alexametrics
Sabtu, 28 Mar 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Terkendala Belum Ada Perbup Besaran DD Setiap

Perbup Belum Siap, DD Terancam Molor

28 Februari 2020, 17: 17: 54 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Perbup Belum Siap, DD Terancam Molor

(Ainur Ochiem/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dana desa (DD) sudah tersedia di rekening umum kas negara (RKUN) sejak Januari lalu. Namun, hingga kemarin (27/2) belum ada pemerintah desa (pemdes) menerima dana segar dari pemerintah pusat tersebut.

Alasannya, peraturan bupati (perbup) tentang besaran DD setiap desa belum terbit. Serta, mayoritas pemdes belum mengajukan pencairan DD. Melihat kondisi tersebut, pencairan DD termin pertama sebesar 40 persen itu terancam molor.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Putut Suyoso Tricahyono mengatakan, sesuai amanat presiden, pencairan DD harus dipercepat. Sehingga, skema pencaiaran DD lebih praktis dan cepat.

Sebelumnya, pencairan dari RKUN ke RKUD (rekening umum kas daerah), selanjutnya ke RKUDes. Mulai tahun ini, tanpa melalui RKUD. Sebaliknya, dari RKUN langsung ke RKUDes. 

Sejak Januari, anggaran DD sudah tersedia dan siap diserap. Namun, hingga penghujung Februari ini, belum ada desa yang menerima dana dari pemerintah pusat tersebut. ‘’Sejak Januari DD termin pertama sudah bisa diserap. Tapi, kabupaten belum memenuh syarat-syarat yang telah ditetapkan,’’ ungkap dia.

Putut menuturkan, mekanisme pencairan DD itu desa mengajukan pencairan DD. Sementara, verifikasi dilakukan oleh tim kabupaten. Yakni, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

Hasil verifikasi itu disampaikan ke KPPN. Petugas KPPN mencairkan dana tersebut langsung ke RKUDes. Namun, hingga saat ini syarat dari tim kabupaten sendiri belum lengkap. ‘’Contohnya tentang perbup (peraturan bupati) terkait besaran DD di setiap desa, juga belum terbit,’’ tandasnya.

KPPN Bojonegoro, menurut Putut, menangani dua kabupaten. Yakni, Bojonegoro dan Lamongan. Bukan bermaksud membandingkan, namun Lamongan sudah lebih siap dibanding Bojonegoro.

Indikatornya, sudah menerbitkan perbup tentang besaran DD di masing-masing desa. Serta, beberapa desa juga sudah mengajukan berkas pencairan, sedangkan Bojonegoro perbup yang mengatur itu belum ada.

‘’Regulasi itu menjadi syarat mutlak KPPN mencairkan,’’ tegasnya.

(bj/msu/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia