alexametrics
Kamis, 09 Apr 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Beri “Amplop” 300 Ribu hingga Hadiah Motor

19 Februari 2020, 08: 15: 10 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

AGAR LANCAR: Warga salah satu desa menggelar doa bersama tadi malam (18/2). Doa  ini agar pilkades berjalan lancar.

AGAR LANCAR: Warga salah satu desa menggelar doa bersama tadi malam (18/2). Doa ini agar pilkades berjalan lancar. (SUAEB/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ongkos politik dari pemilihan kepala desa (pilkades) saja tak murah. Jawa Pos Radar Bojonegoro telah menghimpun data berdasar informasi dari masyarakat yang identitasnya tak mau dibuka. Fakta di lapangan, politik uang masih sangat jamak terjadi. Diketahui beberapa calon kepala desa (cakades) berusaha menyuap calon pemilihnya menggunakan dengan “amplop” uang.
Salah satu warga Desa Sukowati, Kecamatan Kapas mengungkapkan, bahwa di desanya sejak kemarin siang (18/2) kedua cakades sudah bagi-bagi uang sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per pemilih.
Ia mengatakan masih ada kemungkinan ada tambahan uang lagi dari cakades. Namun, kedua cakades sepertinya masih melihat situasi dan kondisi. “Dengar-dengar sih masih ada tambahan, tapi kurang tahu tambahannya berapa,” ujarnya yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu warga di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kota mengatakan, per pemilih menerima uang sekitar Rp 40 ribu hingga Rp 100 ribu. Bahkan, ia mengungkapkan ada salah satu cakades memberikan uang secara langsung. Begitupun di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, uang yang dibagikan cakades sekitar Rp 100 ribu.
Sementara, informasi dari dua warga Desa/Kecamatan Kalitidu, tidak ada politik uang. Justru ada perayaan dari pihak desa saat pemungutan suara yakni undian berhadiah. “Kalau di Desa Kalitidu aman enggak ada amplopan. Hanya, habis coblosan ada undian berhadiah motor,” ujar salah satu warga Desa/Kecamatan Kalitidu.
Chusnul Chotimmah salah satu pemerhati politik lulusan Universitas Airlangga mengatakan, ketika bicara ihwal politik uang, tentu ada yang dipertukarkan di sana. Tidak mungkin orang mengorbankan banyak uang hanya untuk status atau jabatan.
Jadi, tak mungkin bisa dipungkiri ketika orang melakukan politik uang dan berujung menang, tentu dia akan berusaha, paling tidak, mengembalikan modal.
Lebih dari itu, dia bisa saja memanfaatkan jabatan didapat dengan cara tidak jujur itu untuk kepentingannya pribadi atau kelompok merugikan lebih banyak orang, desa atau masyarakatnya. Apalagi sejak adanya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), sudah banyak kades masuk penjara akibat korupsi dana-dana tersebut. Karena jumlahnya memang tak sedikit.
“Sudah banyak kasus kepala desa kemudian masuk jadi tahanan korupsi karena penyelewengan DD maupun ADD,” katanya.
Namun, ketidakpedulian masyarakat akan dampak buruk politik uang bisa jadi disebabkan karena tidak banyak merasakan kepemimpinan yang bagus dalam artian yang memang benar-benar berdampak. Sehingga, banyak masyarakat bersikap lebih oportunis dengan memilih mempertukarkan suaranya dengan uang.
“Karena di pikiran mereka ya siapapun yang jadi kades, tidak akan ada bedanya. Jadi ya momen pilkades hanya semacam pesta sehari. Itu saja, enggak lebih. Padahal mereka mempertaruhkan desanya dipimpin selama enam tahun,” tuturnya. (bgs/rij)

(bj/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia