alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarbojonegoro
Home > Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Satlantas Pastikan Kewenangan Polri

E-Tilang Masih Membingungkan

15 Februari 2020, 13: 52: 26 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

LAMPU MERAH: Pengendara melintas di perempatan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Teuku Umar. Lokasi ini nantinya akan diterapkan e-tilang.

LAMPU MERAH: Pengendara melintas di perempatan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Teuku Umar. Lokasi ini nantinya akan diterapkan e-tilang. (MUHDANY YUSUF/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sebagian warga masih resah rencana pembelakuan tilang elektronik (e-tilang) yang akan diterapkan bulan depan. Sebab, pengendara kendaraan bermotor belum pernah mendapatkan penjelasan dari instansi terkait, tentang rencana tersebut.
Maklum, di Bojonegoro selama ini belum pernah diterapkan e-tilang. Sebaliknya, hanya tilang manual setelah petugas kepolisian menemukan pelanggaran di jalan. ‘’E-tilang ini membingungkan, karena belum pernah ada pemberitahuan,’’ kata Firdaus, salah satu warga di Kecamatan Kedungadem.
Menurut dia, e-tilang itu membingungkan karena belum pernah ada edukasi atau sosialisasi dari instansi terkait. Sehingga, jika kebijakan itu mendadak diterapkan, akan membuat kebingungan di tengah masyarakat.
Menurut pengendara mobil tersebut, agar masyarakat tidak bingung, harus ada sosialisasi maksimal di semua pemilik kendaraan bermotor. Agar pengendara tidak merasa dirugikan. Karena kebijakan tersebut masih baru dan perlu dimatangkan lagi.
‘’Memang ini baru, tentu masih banyak warga yang bingung,’’ ungkap Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar kemarin.
Politikus PKB itu menilai e-tilang sebuah kemajuan dalam menertibkan lalu lintas. Karena, akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati lalu lintas. Selain itu, juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, sebelum diterapkan harus ada sosialisasi menyeluruh di semua elemen masyarakat. Karena, pengendara yang melintas di jalan Bojonegoro, bukan hanya pengendara di dalam kota. Sebaliknya, pengendara dari luar kota.
Sehingga, jika melanggar lalu lintas, nanti juga harus diatur mekanisme tilangnya. ‘’Kalau sebulan menurut kami terlalu cepat, karena butuh sinkronisasi data pemilik kendaraan sampai nasional,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Adie Witjaksono memastikan, e-tilang masih belum diterapkan. Namun, untuk jangka panjangnya kebijakan tersebut akan tetap dilaksanakan.
‘’Saat ini masih persiapan, belum diterapkan,’’ tegasnya.
Kasatlantas Polres Bojonegoro AKP Bambang Prakoso mengatakan, e-tilang ini membutuhkan proses yang panjang. Meskipun, fasilitas CCTV atau alat perekam pengendara sudah terpasang. ‘’E-tilang itu kewenangannya ada di Polri,’’ ujarnya.

(bj/msu/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia