Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Rp 34 Miliar dari Tiga Lapangan Migas 

Nominal CSR Migas Dianggap Terlalu Kecil

13 Februari 2020, 10: 27: 54 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

INDUSTRI MIGAS: Kawasan migas di Lapangan Banyu Urip di Kecamatan Gayam yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited. Tahun ini, CSR tiga operator migas sekitar Rp 34 miliar. Besaran CSR ini kewenangan SKK Migas.

INDUSTRI MIGAS: Kawasan migas di Lapangan Banyu Urip di Kecamatan Gayam yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited. Tahun ini, CSR tiga operator migas sekitar Rp 34 miliar. Besaran CSR ini kewenangan SKK Migas. (Nurcholish/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Nominal anggaran coorporate social responsibility (CSR) dari tiga lapangan minyak dan gas (migas) Bojonegoro sebesar Rp 34,5 miliar. Jumlah itu dianggap DPRD setempat terlalu kecil jika dibanding dengan produksi migas di Kota Ledre. Apalagi, sesuai persentasenya, Bojonegoro menyumbang kebutuhan minyak nasional sekitar 25 persen.

Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, sesuai informasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bojonegoro tahun ini mendapatkan jatah dana CSR sebesar Rp 34,5 miliar.

Nominal itu terdiri dari tiga lapangan sumur migas. Yakni dari Lapangan Sukowati di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, dan sekitarnya, dikelola PT Pertamina EP Asset 4 Filed Cepu, sebesar Rp 2,5 miliar.

Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) di Kecamatan Ngasem dan sekitarnya, sebesar Rp 6 miliar. Sementara, lapangan migas di Blok Cepu di Kecamatan Gayam dan sekitarnya yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited, memberikan CSR Rp 25 miliar.

‘’Seharusnya dinaikkan, karena khusus dari lapangan Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited itu saja menghasilkan minyak sekitar 220 ribu barel per hari,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurut dia, selama ini proses penentuan besaran CSR dari industri migas dinilai masih belum transparan. Masyarakat harus ikut mengawalnya. Terutama tentang mekanisme penentuan besaran CSR. Sebab, anggaran CSR Rp 25 miliar itu dinilai terlalu kecil.

Anggaran itu, menurut Imam, dinilai belum sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi karena dampak eksplorasinya. ‘’Mari kita awasi bersama, karena yang merasakan dampaknya itu juga masyarakat Bojonegoro sendiri,’’ imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Muhlasin Afan menambahkan, besaran CSR sudah ditentukan SKK Migas. Sehingga, sudah tidak bisa berubah. Sebaliknya, untuk proses pencairannya harus dikawal semua pihak. Sebab, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap warga sekitar.

Dia berharap dengan anggaran sosial tersebut, SDM warga meningkat. ‘’Yang perlu kita kawal itu mekanisme pencairannya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Humas PT Pertanima EP Asset 4 Field Sukowati Tarmizi mengatakan, nominal CSR itu menjadi kewenangan SKK Migas. Sehingga, data besaran itu sudah dipastikan benar, jika sumbernya dari SKK Migas.

Sebaliknya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas seperti PT Pertanima EP Asset 4 Field Sukowati tidak memiliki kewenangan menentukan besarannya. Sebab, itu sudah menjadi ranah SKK Migas. ‘’Kalau tentang CSR itu kewenangannya SKK Migas,’’ tegasnya.

Media Relation ExxonMobil Cepu Limited Marshya memastikan, besaran CSR itu kewenangannya SKK Migas. Sehingga, besaran CSR itu bukan kewenangan KKKS. ‘’Bukan kami yang menentukan, tapi SKK Migas,’’ katanya terpisah.

Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ponselnya terdengar nada sambung namun tak diangkat. Saat dikirimi pesan singkat mengaku sedang rapat. ‘’Maaf masih rapat,’’ tulisnya via WhatshApp.

(bj/msu/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia