Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Tolak Kebijakan Downgrade

13 Februari 2020, 08: 41: 39 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan karyawan anak perusahaan PT Semen Indonesia menggelar unjuk rasa di kantor Pemkab Tuban kemarin (12/2).

SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan karyawan anak perusahaan PT Semen Indonesia menggelar unjuk rasa di kantor Pemkab Tuban kemarin (12/2). (CANGGIH PUTRANTO/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Ratusan karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Karyawan Anak Perusahaan Semen Indonesia (FSKAP-SI) kemarin (12/2) menggelar aksi unjuk rasa.  Mereka menolak kebijakan SI yang dinilai merugikan anak perusahaan itu.
Demo tersebut berlangsung di tiga tempat;  depan kantor PT SI Pabrik Tuban, gedung DPRD, dan kantor pemkab setempat.
Salah satu kebijakan perusahaan induk yang dinilai merugikan karyawan yang bekerja di anak perusahaan SI adalah penyusunan TOR (term of reference) atau kerangka acuan kerja PT SI. ‘’Ini (TOR, Red) adalah kebijakan yang paling merugikan (karyawan anak perusahaan SI, Red), selain kebijakan lain yang juga merugikan,’’ tegas korlap aksi FSKAP SI Kusmen kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Disampaikan Kusmen, TOR yang dikeluarkan PT SI merupakan kebijakan yang jauh dari pertimbangan keadilan terhadap karyawan anak perusahaan SI.
Sebab, kerangka kerja acuan yang baru itu menerapkan standar gaji sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Tuban. Ini artinya berlaku downgrade atau penurunan gaji secara besar-besar terhadap karyawan anak perusahaan SI.
Padahal, selama ini penggajian karyawan anak perusahaan SI yang masa kerjanya belasan hingga puluhan tahun tidak berbasis UMK. Melainkan, menggunakan pola penggajian sesuai golongan dengan batas minimal UMK Kabupaten Gresik, yang merupakan pabrik utama SI. Besarnya kisaran Rp 4 juta per bulan. ‘’Jika kebijakan ini dipakai, maka akan terjadi downgrade. Itu sama saja dengan rasionalisasi (mengubah sistem kerja). Jika ini terjadi, maka sama halnya melakukan PHK besar-besaran, karena akan ada perubahan yang luar biasa. Ini bisa menimbulkan konflik besar,’’ ujar Kusmen yang mengaku tidak bisa menerima kebijakan tersebut.
Selain kebijakan downgrade, lanjut Kusmen, pada aturan TOR yang baru juga akan menerapkan sistem kontrak kerja.
Para pengunjuk rasa yang mengendarai sepeda motor memulai aksinya dari kantor PT SI Pabrik Tuban, kemudian dilanjut ke kantor DPRD dan Pemkab Tuban.
Salah satu tuntutan pendemo untuk bertemu Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dan Bupati Tuban Fathul Huda gagal terwujud. Di Pemkab Tuban, perwakilan massa aksi hanya ditemui Kabid Hubungan Industri Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Wadiono dan Kepala Satpol PP Hery Muharwanto.
Wadiono menegaskan, perusahaan tidak bisa mengurangi hak berupa gaji karyawan dengan alasan penyesuaikan kebijakan baru. Termasuk kebijakan penyesuaian UMK yang lebih rendah. ‘’Kecuali perusahaan mengalami kerugian. Itu pun harus ada audit keuangan dulu. Kalau tidak ada kerugian yang dialami perusahaan selama dua tahun berturut-turut, maka tidak ada alasan apa pun bagi perusahaan untuk mengurangi gaji karyawan,’’ tegasnya.
‘’Apirasi teman-teman sudah kita tampung. Untuk itu, nanti akan kita lihat apa yang menyebabkan perusahaan mengurangi gaji karyawannya. Sudah sesuai dengan regulasi atau tidak,’’ tegasnya.

(bj/tok/ds/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia