Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Ini Ajuan Kebutuhan Pupuk di Lamongan

07 Februari 2020, 14: 05: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

LANGKA: Petambak menaburkan bubuk ke lahannya.

LANGKA: Petambak menaburkan bubuk ke lahannya. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan - Pemkab Lamongan mengajukan penambahan 60 persen pupuk bersubsidi dari alokasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Presiden RI Joko Widodo. Sebab, alokasi yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2020 dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani dan petambak di Lamongan.

‘’Dalam Permentan itu tidak disebut, yakni pupuk subsidi untuk petambak dihilangkan total,’’ tutur Kepala Dinas Perikanan Lamongan Heruwidi kepada Jawa Pos Radar Lamongan Kamis (6/1).

Lamongan ingin menerima jatah 67.233 ton urea, 19.020 ton ZA, 15.788 ton SP-36, 39.329 ton Phonska, dan 30.355 ton Petroganik.

‘’Pengajuan tersebut ditembuskan kepada Komisi IV DPR RI, Kementan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),’’ katanya.

Heruwidi menjelaskan, kebutuhan pupuk subsidi untuk sektor perikanan tahun lalu mencapai 28.956 ton. Jika tahun ini dihilangkan, maka secara otomatis petambak yang dirugikan.

‘’Kalaupun usulannya tidak bisa disetujui seluruhnya, minimal alokasinya masih sama seperti tahun lalu,’’ tuturnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DPTHP) Rudjito mengatakan, alokasi yang diberikan jauh di bawah usulan sebelumnya. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan komisi B DPRD setempat untuk mencari solusi mengantisipasi kelangkaan pupuk musim tanam ini.

‘’Sudah pernah kita komunikasikan dengan DPRD Lamongan terkait itu,’’ kata Rudjito.

Alokasi pupuk bersubsidi tahun ini 34.626 ton urea. Padahal kebutuhannya sekitar 104.018 ton.

Sedangkan ZA hanya 6.976 ton dengan kebutuhan 45.645 ton, SP-36 hanya 6.712 ton dengan kebutuhan 57.663 ton. Kemudian 29.150 ton Phonska dengan kebutuhan 93.146 ton, dan Petroganik hanya 6.300 ton dengan kebutuhan 110.630 ton.

‘’Alokasi yang diberikan jauh di bawah kebutuhan di lapangan. Jadi jelas tidak akan bisa mencukupi,’’ ujar Rudjito.

(bj/ind/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia