Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Dinilai Rawan Kecolongan

Bawaslu Bakal Pelototi Proses Seleksi PPK

22 Januari 2020, 16: 47: 33 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

MASIH SEPI: Petugas penerima pendaftaran PPK dilantai dua Kantor KPUK Tuban.

MASIH SEPI: Petugas penerima pendaftaran PPK dilantai dua Kantor KPUK Tuban. (A Ath'o Illah/Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Rekrutmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban mendapat atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslu) menyusul rawannya potensi kecolongan.

Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi mengatakan, syarat yang cukup riskan kecolongan adalah periodesasi jabatan. Pasalnya, KPU membatasi pendaftar yang sudah dua kali atau dua periode menjabat  anggota PPK. ‘’Persyaratan tersebut cukup riskan. Makanya harus diawasi ketat. Jangan sampai kecolongan,’’ tegas dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Selain periodesasi, lanjut Hadi, sapaan akrabnya, syarat lain yang juga rentan disembunyikan para pelamar adalah keterlibatan sebagai anggota partai politik (parpol). Berdasarkan pengalaman, kasus tersebut kerap ditemukan dan baru diketahui setelah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota PPK. ‘’Ini (keterlibatan sebagai anggota parpol, Red) juga menjadi fokus pengawasan kami. Untuk itu, seleksi PPK kita awasi ketat melalui deteksi DNA parpol,’’ terang mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Praktis, selama proses seleksi, Bawaslu akan melihat kinerja KPUK. Jika ditemukan kesalahan dalam proses seleksi, maka kesalahan itu akan dilihat secara komprehensif. Apakah kesalahan itu disebabkan karena kecolongan, kelalaian, atau kesengajaan. Sebab, rambu aturan sudah jelas.

Dikonfirmasi terpisah, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUK Tuban Zakiyatul tidak menampik syarat-syarat seleksi PPK memang cukup riskan disembunyikan. Khususnya soal periodesasi jabatan PPK dan DNA parpol atau sebagai anggota parpol. Karena itu, terang Zakiya, KPUK juga akan melakukan proses seleksi secara ketat.

‘’Kami sudah memiliki database anggota PPK mulai 2004 hingga pemilu terakhir tahun lalu. Makanya nanti akan kita cek satu per satu,’’ terang satu-satunya komisioner perempuan di KPUK Tuban itu.

Dijelas dia, KPUK membagi empat tahap periodesasi pemilihan umum. Meliputi pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.

Periode pertama 2004-2008. Kemudian periode mulai 2009-2013. Selanjutnya, periode ketiga 2014-2018 dan periode keempat dimulai 2019. 

Masih dikatakan Zakiya, syarat periodesasi tidak hanya berlaku untuk PPK, tapi juga berlaku untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). ‘’Dalam jabatan yang sama dua kali (periode, Red) berturut-turut,’’ jelasnya. Itu artinya, syarat periodesasi tidak berlaku bagi KPPS yang mendaftar menjadi PPS. Begitu juga PPS menjadi PPK atau sebaliknya yang sama-sama sudah dua periode.

Masih dikatakan Zakiya, khusus untuk syarat tidak sebagai anggota partai politik maupun menjadi tim kampanye harus dinyatakan dengan surat pernyataan. ‘’Persyaratan tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu/pemilihan paling lambat lima tahun,’’ tandasnya.

(bj/tok/ds/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia