Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Rerata Kurangi Anggaran Mamin

Defisit 200 Miliar, OPD Siap Dipangkas

22 Januari 2020, 16: 21: 51 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Defisit 200 Miliar, OPD Siap Dipangkas

(ainur ochiem/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Defisit APBD sebesar Rp 200 miliar mulai berimbas. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian anggaran atau penundaan kegiatan. 

‘’Kegiatan-kegiatan yang ditunda itu mulai mamin (makan dan minuman), perjalanan dinas (perdin), dan pelatihan-pelatihan,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Anwar Murtadlo kemarin (21/1).

Dia menjelaskan, saat ini OPD-OPD sudah menyetorkan penyesuaian-penyesuaiannya. Namun, tim anggaran belum melakukan pembahasan terkait itu. Sehingga, belum dipastikan kegiatan apa yang akan ditunda pelaksanaannya. 

‘’OPD sudah menyetorkan semua,’’ ungkap Tadlo sapaan akrabnya.

Kegiatan disesuaikan itu akan diberi tanda bintang. Tanda bintang itu, artinya pelaksanaan kegiatanya ditunda. Keputusannya menunggu APBD Perubahan. Apakah akan dilaksanakan atau dihapus. ‘’Jadi, saat ini dibintang. Untuk menghapus bintangnya ya di APBD Perubahan,’’ beber dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanafi menjelaskan, OPD yang ia pimpin sudah menyerahkan sejumlah kegiatan akan ditunda pelaksanaannya. ‘’Semua kegiatan penting. Tapi, kita pilih yang paling penting,’’ ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinpernaker) Agus Supriyanto. Dia menjelaskan bahwa semua OPD terkena penyesuaian. Sebab, jumlah yang harus ditunda juga besar. ‘’Kami juga sudah menyetorkan kegiatan yang akan ditunda. Tinggal menunggu pembahasan,’’ bebernya.

APBD tahun ini mengalami defisit sebesar Rp 200 miliar. Sebab, tahun lalu, sisa lebih pembiayan anggaran (silpa) APBD mencapai Rp 2,1 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dibanding yang dipasang di APBD tahun ini, yakni Rp 2,3 triliun. 

Sehingga, APBD tahun ini mengalami defisit Rp 200 miliar. Kekurangan itu tidak bisa ditutup. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menunda sejumlah kegiatan APBD tahun ini.

‘’Yang ditunda sebaiknya belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.

Selain itu, belanja yang ditunda juga bukan belanja yang berkaitan dengan kebutuhan publik. Sehingga, tidak mengganggu pelayanan. ‘’Pemkab harus selektif,’’ tegasnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Lasuri menjelaskan, hingga kini pemkab masih belum melakukan pembahasan dengan badan anggaran (banggar) DPRD terkait penyesuaian tersebut. Sehingga, masih belum bisa dipastikan apakah anggaran sudah disesuaikan atau tidak. 

‘’Sebanarnya tidak dibahas dengan DPRD juga tidak apa-apa. Namun, lebih baiknya harus dibahas dengan DPRD. Mana-mana saja yang akan dipangkas,’’ ujarnya.

Menurut Lasuri, penundaan kegiatan itu hanya sementara. Paling tidak sampai APBD Perubahan tahun ini. Sebab, dia yakin pada APBD Perubahan nanti akan ada penambahan anggaran. Yakni, dari transfer dana bagi hasil migas. 

‘’Saya optimistis APBD akan bertambah di perubahan nanti,’’ ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Asumsi itu berdasarkan konfirmasi Komisi B ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni, transfer DBH migas tahun ini sebenarnya Rp 2,6 triliun. Namun, pada APBD induk ini hanya ditransfer Rp 985 miliar. Sisanya diperkirakan akan ditransfer di APBD Perubahan.

Sebelumnya, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luluk Alifah menyatakan bahwa pemkab sudah mulai membahas penyesuaian anggaran. Dalam waktu dekat penyesuaian segera dilakukan. Di antaranya kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Sedangkan, kegiatan pembangunan dan lainnya tidak ikut ditunda.

(bj/zim/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia