Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Wacanakan Uji Materi BPJS ke MK

17 Januari 2020, 13: 46: 54 WIB | editor : Amin Fauzie

LEBIH BAIK UJI MATERI KE MK: Aktivis PMII di Lamongan yang memprotes kenaikan tarif BPJS kemarin (16/1).

LEBIH BAIK UJI MATERI KE MK: Aktivis PMII di Lamongan yang memprotes kenaikan tarif BPJS kemarin (16/1). (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan – Aktivis PMII Unisla menolak kenaikan tarif BPJS. Kemarin (16/1), mereka mendatangi gedung Pemkab Lamongan dan DPRD setempat. 

Ketua PK PMII Unisla, Doni Leo Saputra, meminta eksekutif dan legislatif mampu memerjuangkan kesejahteraan. Dia menuntut pencabutan Perpres 75 Tahun 2019, pencabutan UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberian subsidi di kelas 3 BPJS.

Selain itu, meminta adanya perbup tentang pemberian sanksi terhadap rumah sakit (RS) yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS.  

‘’Masih banyak yang menelantarkan atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur,’’ klaim Doni. 

Sejumlah perwakilan pendemo diajak berdiskusi bersama ketika di gedung DPRD. Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad juga mendatangkan pihak RSUD Soegiri dan pihak BPJS Lamongan. 

‘’Dari tiga poin itu, kita akan ajukan yudisial review, yang nantinya akan kita kaji secara bersamaan dengan DPRD Lamongan,’’ kata Doni. 

Abdul Shomad mengatakan, pencabutan Perpres 75 Tahun 2019 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 memiliki mekanisme yang bisa dilakukan. ‘’Bisa kita lakukan dengan melakukan uji materi ke MK. Itu menjadi langkah akademis dan profesional,’’ ujarnya. 

Shomad mengapresiasi usaha dan upaya dari para aktivis di Lamongan. ‘’Kita akan berdiskusi bersama sehingga kita punya banyak bahan yang matang ke depannya,’’ tutur politisi Fraksi PDIP tersebut. 

(bj/ind/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia