Jumat, 21 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Rencana Tol Menunggu Kebijakan Pusat

17 Januari 2020, 13: 39: 19 WIB | editor : Amin Fauzie

KENDARAAN PADAT: Perempatan Padangan ini cukup ramai. Titik ini jalur penghubung ke Ngawi, Tuban, dan Cepu Blora.

KENDARAAN PADAT: Perempatan Padangan ini cukup ramai. Titik ini jalur penghubung ke Ngawi, Tuban, dan Cepu Blora. (M. ARIF YANTO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - DPRD Bojonegoro akan mengawal rencana pembangunan jalan tol. Komisi D DPRD akan berkonsultasi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan informasi lebih detail rencana pembangunan jalan tol melintas Bojonegoro tersebut.
Berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, terdapat rencana pembangunan tol melintas Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mencantumkan pada review Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
‘’Akan kami dalami dengan konsultasi ke pemerintah pusat,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Abdullah Umar kemarin (16/1).
Umar menuturkan, rencana pembangunan tol sudah tercantum regulasi ditandatangani presiden itu tentu menjadi prioritas lima tahun ke depan. Sehingga, pemerintah daerah harus jemput bola untuk percepatan pembangunan.
Karena dalam regualsi tersebut belum ada rincian panjang jalan, kemudian wilayah desa dan kecamatan akan dilintasi. Tentu, komisi yang membidangi pembangunan itu akan berkonsultasi ke pemerintah pusat. ‘’Semangatnya kita mendukung program pemerintah pusat,’’ tandasnya.
Dalam pembangunan itu, menurut Umar, tentu membutuhkan proses panjang. Mulai perencanaan, pembebasan lahan sampai pembangunan. Sehingga, membutuhkan waktu minimal tiga tahun mulai dari perencanaan sampai pembangunan tol.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Murtadlo masih belum mendapatkan informasi jelas terkait rencana pembangunan tol tersebut. Meskipun, dia mengakui dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, sudah tercantum.
Sehingga pihaknya memilih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah provinsi dan pusat. Prinsipnya, menurut dia, pemkab mendukung penuh rencana pembangunan tersebut. ‘’Kami menunggu perkembangan dulu, baru melangkah,’’ ungkap dia. (msu/rij)

(bj/msu/rij/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia