alexametrics
Kamis, 09 Apr 2020
radarbojonegoro
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kades Glagahwangi Terancam Empat Tahun

18 Desember 2019, 16: 08: 10 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

DIBUI: Haris Aburyanto (kaus hitam) saat menjalani pemeriksaan. Kades non-aktif ini menjalani sidang pertama, kemarin.

DIBUI: Haris Aburyanto (kaus hitam) saat menjalani pemeriksaan. Kades non-aktif ini menjalani sidang pertama, kemarin. (Bhagas Dhani P/ Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kepala Desa (non-aktif) Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras Haris Aburyanto terancam pidana penjara empat tahun. Ancaman itu setelah terdakwa dugaan korupsi APBDes 2018 itu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin (17/12).

Ancaman itu setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menilai Haris Aburyanto melanggar dakwaan primer. Yakni pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Terdakwa menjabat kades ini diduga melakukan korupsi APBDes Glagahwangi 2018 sebesar Rp 601 juta. Rincian kerugian negara dari selisih anggaran 14 paket pengerjaan bidang pembangunan desa sebesar Rp 494,8 juta.

Juga, anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 49,4 juta. Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 25,7 juta, dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 31,8 juta.

Selain sidang Aburyanto, kejari juga menyidangkan dugaan korupsi APBDes Sumberejo Kecamatan Trucuk 2018 dengan terdakwa Saikul Alim. Terdakwa juga kades non-aktif ini menjalani sidang menghadirkan saksi ahli. 

Dekri Wahyudi, salah satu tim JPU mengatakan, sidang terdakwa Saikul Alim menghadirkan dua saksi ahli dari inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Bojonegoro. 

Para saksi ahli dimintai keterangan terkait temuan selisih bayar dari 19 item pekerjaan. Totalnya sebesar Rp 551 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. “Karena setelah dilakukan audit oleh pihak inspektorat, pengerjaan proyek di lapangan hanya senilai Rp 172 juta dari total APBDes Sumberejo 2018 sebesar Rp 723 juta. Jadi ada anggaran senilai Rp 551 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa,” jelasnya. (bgs/rij)

(bj/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia