Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

PKB Buka Pintu Koalisi 

12 Desember 2019, 15: 20: 13 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

TANDA KESEPAKATAN: Sejumlah bacabup dan bacawabup yang meneken agreement dengan Poros Perubahan.

TANDA KESEPAKATAN: Sejumlah bacabup dan bacawabup yang meneken agreement dengan Poros Perubahan. (Zakki Tamami/ Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban- Nama calon bupati dan wakil bupati dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban masih ditunggu publik. Nama yang diusung partai pemenang pemilu di Tuban dengan 16 kursi di parlemen tersebut dipastikan bakal menentukan peta politik menjelang Pilkada 2020.

Sampai kemarin (11/12), Jawa Pos Radar Tuban belum berhasil mengendus sinyal sosok yang bakal diusung pada pesta demokrasi yang tinggal setahun tersebut. 

Seperti pernyataan sebelumnya, Sekretaris DPC PKB Tuban Miyadi kembali mempertegas peran pengambil keputusan yang berada di tangan Tim Sembilan Plus. ''Tim ini yang masih menggodok sejumlah nama calon bupati dan calon wakil bupati,'' tegas dia. Karena itu, partainya meminta sabar menunggu keputusan tim yang beranggotakan 4 pengurus PC Nahdlatul Ulama dan 5 pengurus PKB plus Fathul Huda itu. 

Dikatakan Miyadi, sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) nama yang diusulkan ke DPP PKB terkait calon bupati dan calon wakil bupati, sejumlah nama yang muncul akan disurvei terlebih dahulu. Setelah itu baru diputuskan yang fight berdasatkan hasil survei. Menurut dia, direncanakan Maret-April, Tim Sembilan Plus sudah mengeluarkan keputusan. 

Politisi yang juga ketua DPRD Tuban itu berargumen, partainya  punya strategi sendiri untuk menentukan calon. Begitu juga komunikasi dengan partai lain sebelum memutuskan untuk mencalonkan sendiri atau berkoalisi dengan partai lain. 

''PKB Tuban masih membuka pintu untuk berkomunikasi dengan partai lain. Artinya masih memungkinkan untuk berkoalisi,'' tegas pria kelahiran Bojonegoro itu. 

Miyadi juga menegaskan, partainya  membuka pintu kepada PDI Perjuangan Tuban terkait rencana Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk duduk bersama dengan DPP PKB. ‘’Saya membuka dengan tangan terbuka. Akan kita lakukan ketika konco- konco PDI Perjuangan dan partai lain untuk berbicara dengan kita bersama-sama. Duduk bersama menentukan langkah,'' tegas Miyadi. Terpenting, lanjut dia, arah tersebut untuk memperbaiki Tuban lebih baik. 

Terkait nama yang bakal diusung, Miyadi menyebut beberapa nama. Mereka adalah Noor Nahar Hussein (ketua DPC PKB Tuban), KH Mustain Syukur (ketua PCNU Tuban), Nashruddin Ali (ketua Umum Persatu), Khozanah Hidayati (anggota DPRD Provinsi Jatim), Mirza Ali Manshur (ketua Umum KONI Tuban), dan  Fredy Ardliyan Syah (putra Bupati Tuban Fathul Huda). ‘’Ada saya sendiri. Tapi saya kan tidak mencalonkan.   Makanya jangan hitung saya’’ ujar dia.

Diakui atau tidak,  individu Fathul Huda menjadi penentu di balik pengampilan keputusan sosok dari PKB yang diusung sebagai bakal calon bupati pada Pilkada 2020. Terbukti, tokoh sentral yang juga bupati Tuban tersebut masuk dalam Tim Sembilan Plus DPC PKB Tuban.

Kemarin (11/12), wartawan koran ini mewawancarainya usai rapat paripurna di DPRD Tuban. Apa sikap Anda menjelang pilkada? ‘’Bukan urusannya bupati, itu urusan partai,’’ jawab dia. 

Huda juga enggan membeber perkembangan terkini terkait strategi Tim Sembilan Plus DPC PKB Tuban.  Sejumlah pertanyaan terkait hal tersebut tak dijawabnya. 

Begitu juga ketika ditanya terkait kemunculan sejumlah nama kader PKB,  lagi-lagi ayah Fredy Ardliyan Syah, salah satu bacabup Tuban itu  kembali berkilah. ‘’Nggak ada urusan dengan urusan pilkada,’’ jawab dia. 

Ketika pertanyaan seputar kandidat bupati kembali dilontarkan, Fathul Huda tak merespons. ‘’Sudah saya sampaikan itu bukan urusannya bupati. Itu urusannya partai politk. Bolak-balik jawabannya tetap sama saja,’’ ujar dia.

Golkar ''Melawan'' Review RTRW 

MENJELANG Pilkada 2020, suhu politik di gedung DPRD Tuban ikut  memanas. Fraksi Golkar Berbintang DPRD setempat kemarin (11/12) membuat keputusan mengejutkan dengan menolak  rancangan peraturan daerah (raperda) tentang review rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2012-2032. 

Penolakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Tuban dari Partai Golkar Sugiantoro dengan menolak menandatangani berita acara review RTRW pada rapat paripurna.  

‘’Kami memandang masih belum klir. Pada peta ada perubahan antara RTRW yang lama dan baru. Dan (naskah RTRW) baru dikasih kemarin. Jadi kita belum menelaah,’’ kata Ketua Fraksi Golkar Berbintang Suratmin ketika dikonfirmasi wartawan usai paripurna. 

Penolakan tersebut tak memengaruhi paripurna. Setelah ditandatangani seluruh pimpinan dewan minus pimpinan dari Partai Golkar, berita acara diserahkan kepada Bupati Tuban Fathul Huda.

Suratmin mengakui, penolakan fraksinya yang hanya memiliki sepuluh kursi dimentahkan dengan lima fraksi lain yang menyetujui. Yakni, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan. ‘’Itulah konsekuensi kita berorganisasi,’’ tegas Suratmin. 

Wakil Ketua DPRD Tuban Sugiantoro membenarkan dirinya tak menandatangani berita acara. Menurut dia, sikapnya sebagai kepanjangan Fraksi Golkar Berbintang sesuai dengan pemandangan akhir fraksinya. 

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi menegaskan, persoalan setuju dan menolak merupakan hak setiap fraksi. ‘’Karena dari 6 fraksi, 5 di antaranya menyetujui, otomatis kita tawarkan. Kalau sudah disetujui apa boleh buat, berarti kan sudah klir, tidak ada persoalan,’’ tegas dia. 

Setelah Dipinang, Calon Diuji 

POROS Perubahan jauh melangkah. Koalisi yang digalang Partai Demokrat, PAN, PPP, dan Partai NasDem sebagai bentuk ''perlawanan'' terhadap politik dinasti di Tuban itu mengagendakan menggelar uji kepatutan dan kelayakan bagi bacabup dan bacawabup yang dipinang dalam silaturahmi di Sekretariat Bersama Poros Perubahan, Minggu (8/12).

Bacabup-bacawabup tersebut, Agus Maimun, Adi Widodo, Eko Wahyudi, Warih Satria Setiawan, M. Imam Sholikhin, Setiajit, M. Anwar, dan Tri Astuti. Beberapa nama di antaranya mendaftar pada penjaringan bacabup-bacawabup di DPC PDI Perjuangan, DPC Partai Gerindra, dan DPD Partai NasDem. 

‘’Kita sepakati mulai pekan depan fit and proper test,’’ kata Agung Supriyanto, ketua DPD PAN Tuban yang juga salah satu deklarator Poros Perubahan. Pernyataan tersebut diamini Sekretaris DPD Partai NasDem Rasmani dan Ketua DPC PPP Tuban Aguk Sahabudin, serta pengurus DPC Partai Demokrat Tuban Andi Harbagyo. 

Selain  uji kepatutan dan kelayakan, bacabup-bacawabup juga diminta menyampaikan visi dan misinya.

(bj/zak/ds/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia