Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Juga Empat Tahanan Perkara Korupsi

14 Koruptor Mendekam di Lapas

10 Desember 2019, 09: 30: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

14 Koruptor Mendekam di Lapas

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Perkara korupsi selalu terkuak aparat. Setiap tahun, masih saja ditemukan perkara korupsi di Bojonegoro. Bahkan, hukuman pidana penjara, seakan tak membuat lainnya jera. 

Saat ini terdapat 14 korupsi (terpidana perkara korupsi) yang mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro. Namun, banyaknya koruptor ditahan, ternyata masih ada aparatur pemerintah yang terseret perkara korupsi. 

Terbukti, saat ini ada empat perkara korupsi yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Seiring peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kemarin (9/12), diperlukan keseriusan dan integritas untuk semua aparatur pemerintah mencegah korupsi. 

Menurut Kasubsi Registrasi Lapas Bojonegoro Hermin Prihantono, vonis seluruh terpidana koruptor wilayah Bojonegoro lumayan beragam. Paling sedikit 2 tahun penjara dan paling lama 7 tahun. 

Terkhusus, eks Bupati Bojonegoro 2003-2008, M. Santoso total vonisnya 11 tahun karena tersandung dua perkara korupsi. Yakni, korupsi APBD Bojonegoro 2007 senilai Rp 6 miliar dan divonis 5 tahun penjara. Serta, perkara korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar. Perkara ini Santoso divonis 6 tahun penjara.

Hermin, sapaan akrabnya, menerangkan, bahwa ada narapidana yang sudah selesai menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Dan kini menjalani pidana kurungan selama 6 bulan. Yakni mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mochtar Setijohadi. Narapidana tersebut menjalani pidana kurungan karena tidak membayar denda sebesar Rp 200 juta.

“Dari total 14 narapidana korupsi, hanya dua yang bayar denda. Yakni, Supi Haryono dan Andreas Wahyono,” jelasnya kemarin (9/12).

Dia menjelaskan, bahwa pembayaran denda dan uang pengganti kerugian negara itu bisa membuat narapidana korupsi memperoleh remisi (pengurangan masa pidana). Adapun dua jenis remisi, yakni remisi umum ketika Hari Kemerdekaan RI dan remisi khusus ketika hari besar keagamaan. Besaran remisinya juga tergantung pada lama menjalani masa pidananya.

Ia mencontohkan, apabila narapidana menjalani masa pidana selama 6-12 bulan, bisa memperoleh remisi umum 1 bulan. Sedangkan remisi khusus 15 hari. Apabila sudah lebih dari satu tahun bisa peroleh remisi 2 bulan, lalu tahun kedua bisa peroleh remisi 3 bulan, dan seterusnya.

“Kalau remisi khusus besarannya tahun pertama hingga ketiga dapat remisi satu bulan. Tahun keempat hingga kelima dapat remisi satu bulan 15 hari, tahun keenam dan seterusnya dapat remisi 2 bulan,” terangnya.

Sementara itu, memperingati Hari Antikorupsi kemarin (9/12), Kepala Lapas Bojonegoro Bambang Hariyanto mengimbau agar setiap aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Semua ASN harus tahu diri bahwa telah digaji menggunakan uang rakyat. 

“Hal itu juga bisa dikembalikan ke saya sendiri. Saya tentu upayakan tidak melanggar SOP, karena kalau bekerja baik tentu bekerja juga tenang,” ujarnya.

Disinggung 14 koruptor yang mendekam di tahanan? Kalapas memastikan, bahwa narapidana korupsi tidak dibeda-bedakan dengan narapidana lainnya. 

Sementara itu, selama tahun ini ada dua perkara korupsi sudah inkracht atau bekekuatan hukum tetap. Yaitu, korupsi APBDes Sukosewu 2016 dan 2017 dengan terpidana Kades Wiwik Pujiningsih. Dan korupsi anggaran dana auditor Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 dengan terpidana eks Inspektur Syamsul Hadi. 

Wakil Rektor Universitas Bojonegoro (Unigoro) M. Yasir mengatakan, pemberantasan tipikor di wilayah Bojonegoro, harus ditingkatkan lagi.

Yasir mengatakan, tidak hanya pidana korupsi saja, apapun tindak pidana perlu ditegakkan sesuai UU. Karena, intinya penegakan hukum tidak pandang bulu. ’’Apabila ditemukan tindakan hukum, terutama korupsi tentu harus ditindak dengan UU berlaku,’’ ujar pria mantan Dekan Fakultas Hukum Unigoro itu.

Didominasi Kades, Polanya Kelola APBDes Sendiri

SEBANYAK 14 terpidana korupsi dan 4 terdakwa dugaan korupsi didominasi pejabat aparatur pemerintah desa (pemdes). Yakni, 6 kepala desa, 1 kasi pemerintahan, dan 1 bendahara desa. Sehingga, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dibutuhkan pengawasan lebih ekstra.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan mengungkapkan, saat ini sumber dana APBDes dapat suntikan besar dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Jumlahnya mencapai ratusan juta hingga miliaran. 

Menurut Fauzan, pemerintah desa harus mampu merencanakan secara matang APBDes. Setelah perencanaan matang, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) yang sudah dibuat. Karena hal terpentingnya ialah surat pertanggungjawaban (SPj). 

Karena itu, jangan sekali-kali kades menyalahgunakan wewenang melangkahi peran bendahara desa dan tim pelaksana. “Polanya selama ini, kepala desa itu mengelola APBDes sendiri. Padahal, yang berhak mengelola APBDes itu bendahara desa dan yang berhak belanja kebutuhan proyek itu tim pelaksana. Akhirnya ketika diaudit, ditemukan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasinya,” katanya kemarin (9/12).

Menurut dia, para kepala desa (kades) diperlukan komitmen dan integritas mencegah korupsi. Setidaknya, untuk merencanakan hingga merealisasikan proyek harus berorientasi kepentingan masyarakat.

Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan menegaskan, bahwa seluruh kades khususnya, harus memanfaatkan APBDes untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya berencana mengumpulkan seluruh kepala desa agar menghindari tindak pidana korupsi. 

Selain itu, ia mendorong masyarakat juga ikut berpartisipasi serta mengawasi kinerja pemerintah desa. “Apabila masyarakat mengetahui ada kejanggalan dalam pengerjaan proyek, segeralah melapor kepada aparat penegak hukum,” tegas dia.

Tahun ini, Polres Bojonegoro telah menyidik tiga kasus korupsi. Dan, semuanya merupakan perkara korupsi yang dilakukan kades. Baik masih menjabat maupun sudah purnakades. Di antaranya, dugaan korupsi APBDes Sumberejo Kecamatan Trucuk 2018 dengan tersangka Kades (nonaktif) Saikul Alim. Tersangka diduga menyelewengkan 19 item pekerjaan tak sesuai RAB. 

Dugaan korupsi APBDes Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras 2018 dengan tersangka Haris Aburyanto selaku kades. Dugaan perkara ini, terdakwa diduga melakukan penyelewengan terhadap 14 proyek di desa setempat. Serta, dugaan korupsi APBDes Pragelan Kecamatan Gondang 2016 Totok Sudarminto selaku eks kades. 

Sementara itu, tahun ini, kejari menyidik dua perkara korupsi. Yakni, korupsi anggaran auditor Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 dengan terpidana Syamsul Hadi selaku eks Inspektur Bojonegoro. Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Syamsul Hadi menerima vonis 5 tahun penjara. 

Serta, dugaan korupsi pajak bumi bangunan (PBB) Kecamatan Kapas 2014-2015 dengan terdakwa Soeyono Hadi selaku staf ASN Kecamatan Kapas. Rencananya, besok (11/12) Soeyono menjalani sidang terakhir, yakni putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Sementara itu, jumlah uang kerugian negara dan barang bukti yang disita dari korupsi anggaran auditor Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 sebesar Rp 1,18 miliar. Serta, aset lahan milik Syamsul Hadi di Kabupaten Lumajang.

Juga, menyita mobil Livina milik terdakwa korupsi APBDes Sumberejo Kecamatan Trucuk 2018 Saikul Alim yang masih jalani persidangan. “Ada juga denda yang dibayarkan oleh dua terpidana sebesar Rp 300 juta, Andreas Wahyono sebesar Rp 200 juta dan Supi Haryono sebesar Rp 100 juta,” katanya.

(bj/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia