Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

DPRD Janji Tindaklanjuti Tuntutan P-APDESI

10 Desember 2019, 07: 10: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

SAMPAIKAN ASPIRASI: Anggota  P-APDESI yang bertemu anggota DPRD Lamongan kemarin. 

SAMPAIKAN ASPIRASI: Anggota  P-APDESI yang bertemu anggota DPRD Lamongan kemarin.  (Anjar Dwi P/Jawa Pos Radar Lamongan)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan –Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Lamongan mengajukan empat tuntutan kepada DPRD setempat kemarin (9/12). Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur menampung aspirasi itu dan berjanji segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. 

‘’Saya selaku ketua DPRD akan mengundang dari pihak eksekutif untuk kita ajak rapat. Dan kita juga akan menghadirkan dari pihak P-APDESI,’’ tutur Ghofur kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (9/12).

Tuntutan dari P-APDESI itu terkait siltap, BPJS, tunjangan, dan sekretaris berstatus PNS harus segera dimutasi. Ghofur menjelaskan, untuk tunjangan, permintaannya agar setiap bulan bisa dicairkan. 

‘’Itu kan menjadi aspirasi wakil rakyat,’’ kata pria yang juga ketua DPC PKB Lamongan tersebut. 

Dia menambahkan, pihak P-APDESI juga sempat mempertanyakan uang tunjangan yang diduga sudah ada, tapi tak kunjung dicairkan. Ghofur berjanji bakal mendorong pencairan tunjangan bisa dilakukan tiap bulan dimulai tahun depan.  ‘’Karena kegunaannya banyak sekali,’’ tukasnya. 

Ketua P-APDESI Lamongan Zainul Mukid, menyatakan, salah satu tuntutan pihaknya terkait ADD yang harus dicairkan sekitar 20 persen. 

‘’Sehingga mampu menampung kebutuhan siltap tunjangan kades, sekretaris desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD,’’ imbuh pria yang menjabat kades Wudi, Kecamatan Sambeng tersebut. 

Selain itu, lanjut dia, UU desa terkait sekdes belum ada kejelasan. Sekdes PNS harus check lock di kecamatan, sedangkan tugasnya berada di desa. Gaji sekdes ditanggung pemerintah, tapi tunjangannya menjadi beban desa. 

‘’Berarti kan menjadi tidak efektif tentang desa. Sedangkan posisi PNS seharusnya tidak ada di desa,’’ ujar Zainul.

(bj/ind/yan/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia