Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Tercepat Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran

Dinas PRPK Sukses Realisasikan Program RTLH di Tuban

06 Desember 2019, 14: 32: 08 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Dinas PRPK Sukses Realisasikan Program RTLH di Tuban

(A Ath'o Illah/Jawa Pos Radar Tuban)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Berkat inovasi AJIPLAH (Aku Juga Ingin Perumahan Layak Huni), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Tuban kembali menjadi yang tercapat se-Jawa Timur dalam merealisasikan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tuban.

Berdasar hasil evaluasi tim pelaksana program per 1 November 2019 lalu, pelaksanaan atau realisasi program RTLH di Kabupaten Tuban yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tercapai 98,11 persen dengan tingkat penyerapan anggaran yang juga sama, 98,11 persen.

Kepala Dinas PRKP Tuban Drs. Sudarmaji, MM. mengatakan, dari hasil evaluasi tersebut, Kabupaten Tuban menjadi yang tercepat se-Jatim sekaligus masuk 25 kabupaten/kota terbaik tingkat nasional. ‘’Kita sangat bersyukur, karena bisa menjadi yang tercepat se-Jatim sekaligus masuk 25 terbaik se-Indonesia,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

(Ainur Ochiem/ Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Disampaikan Darmaji, salah satu implementasi dari inovasi AJIPLAH adalah dibentuknya sekretariat bersama (sekber) pelaksanaan penanganan RTLH. Sehingga, seluruh proses kegiatan di lapangan bisa terkontrol dan terkoordinasi dengan baik. ‘’Ini adalah hasil kerja keras bersama. Dan, sebagai proses evaluasi, setiap tahun kita laksanakan kegiatan Perkim Award,’’ terang mantan kabag kesra setda itu.

Darmaji lebih lanjut menyampaikan, program RTLH adalah salah satu indikator penanganan kemiskinan. Proses pelaksanaannya terbagi dalam beberapa skema. Pertama, skema kontraktual. Skema yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu diperuntukkan bagi warga miskin.

Kedua, skema swadya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang sumber anggarannya dari APBN dan World Bank (National Affordable Housing Program/NAHP). Ketiga, menggunakan skema corporate social responsibility (CSR) dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bank Jatim.

‘’Khusus untuk DAK, sejak 2018 hingga sekarang, Pemkab Tuban mendapat penanganan RTLH dari DAK sebanyak 298 unit,’’ tandasnya.

Kabid Perumahan dan Pemukiman Dinas PRKP Tuban Agung Prasetya, ST. menambahkan, tidak semua program penanganan RTLH dibantu seratus persen. Program RTLH DAK dan BSPS misalnya. Program penyediaan perumahan dengan total bantuan setiap unit rumah masing-masing sebesar Rp 17,5 juta tersebut difokuskan pada masyarakat dengan penghasilan rendah yang mempunyai swadaya. Artinya, program BSPS ini hanya sebagai pengungkit atau dana stimulan bagi warga yang sudah memiliki swadaya.

Misalnya, sebelumnya mendapat BSPS warga sudah memiliki modal awal. Swadaya awal ini bisa berupa uang, barang, maupun tenaga. ‘’DAK dan BSPS ini hanya untuk membantu menutupi kekurangan dari swadaya yang sudah ada. DAK diperuntukkan bagi wilayah kumuh perkotaan, sedangkan BSPS untuk wilayah pedesaan,’’ jelas Agung.

Bagaimana dengan warga yang tidak memiliki swadaya atau modal cukup? Agung menyampaikan, bagi warga yang tidak memiliki modal cukup untuk merenovasi rumahnya akan di-cover pemerintah daerah melalui program RTLH pembangunan baru yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dari bantuan CSR.

Sekadar diketahui, selain bantuan dari Baznas dan CSR, selama tahun anggaran 2019 tercatat 2.460 unit RTLH yang terbantu melalui melalui APBD, P-APBD, APBN, dan World Bank.

(bj/tok/ds/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia