Senin, 17 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Pemkab Beralasan Mengerek IPM Bojonegoro

DPRD Ganjal Program Satu Desa Dua Sarjana 

28 November 2019, 15: 20: 20 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

DPRD Ganjal Program Satu Desa Dua Sarjana 

(ainur ochiem/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Program satu desa dua sarjana tahun depan mendapat ganjalan dari DPRD Bojonegoro. Mayoritas anggota badan anggaran (banggar) DPRD ternyata menolak program yang dianggarkan Rp 8 miliar itu. 

Tim banggar DPRD menilai program tersebut belum jelas kriteria data penerimanya. Sedangkan, versi Pemkab Bojonegoro, keinginan satu desa dua sarjana untuk menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) warganya. Karena sesuai data yang dimiliki pemkab, IPM Bojonegoro saat ini menduduki peringkat 28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengatakan, program satu desa dua sarjana itu belum jelas. Kriteria orang yang akan menerima belum detail. ’’Berapa jumlahnya dan di desa mana saja belum jelas,’’ ujarnya saat rapat anggaran dengan tim anggaran pemkab di DPRD kemarin (27/11).

Padahal, anggaran untuk program pendidikan itu besar. Mencapai Rp 8 miliar setahun. ’’Program belum jelas anggarannya kok sudah jelas,’’ ujar Sukur ditemui Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Program itu, lanjut Sukur, lebih baik dialihkan ke lain. Seperti, perbaikan infrastruktur sekolah. Sebab, masih banyak sekolah-sekolah yang rusak. Selain itu, program itu tidak efisien. Sebab, saat ini jumlah sarjana banyak. Juga di desa-desa. Bahkan, mereka banyak yang masih belum dapat kerja. 

’’Ini program tidak efisien,’’ ujar politikus Demokrat tersebut.

Sukur tidak meminta pagu anggaran dikelola dinas pendidikan (disdik) Rp 8 miliar itu dipangkas. Namun, lebih baik dialihkan ke program kegiatan yang lain. ’’Yang lebih bermanfaat,’’ jelasnya.

Anggota Banggar DPRD Ali Huda lebih tegas meminta program itu dicoret saja. Sebab, masih belum jelas. ’’Jangan-jangan yang akan diberikan beasiswa adalah orang tertentu,’’ ujar pria asal Kecamatan Sugihwaras itu.

Menurut politikus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, program itu tidak berbasis data. Padahal, sebelum dialokasikan anggaran data harus jelas. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Khuzaini mengatakan, bahwa program itu untuk meningkatkan lamanya pendidikan di Bojonegoro. Sebab, lama pendidikan di Bojonegoro masih setara SMP. ’’Mengenai data penerima masih belum didata,’’ jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah bertekad menaikkan IPM untuk warganya. Termasuk tentang program satu desa dua sarjana. Karena sesuai data dikantongi pemkab, IPM Bojonegoro saat ini menduduki peringkat 28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dengan alasan itu, pemkab ingin meningkatkan peringkat IPM dengan membuat program satu desa dua sarjana. Dianggarkan Rp 4 miliar, untuk tahun pertama. Dan untuk mendongkrak kenaikan IPM, agar bisa meningkatkan SDM warga Bojonegoro. 

’’Satu desa dua sarjana itu karena IPM kita nomor 28 se-Jatim,’’ ungkap Nurul Azizah.

Sekda meminta disdik mendata secara riil jumlah penerima program sarjana itu. Sehingga, bisa diketahui berapa jumlah yang akan diberikan beasiswa program tersebut. ’’Nanti didata jumlah dan sasarannya,’’ ujar mantan kepala dinas lingkungan hidup (DLH) itu.

(bj/zim/msu/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia