Minggu, 15 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Terdakwa Sujud Syukur, JPU Pikir-Pikir 

Syamsul Hadi Divonis Lima Tahun Penjara

20 November 2019, 13: 24: 04 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Syamsul Hadi Divonis Lima Tahun Penjara

(Ainur Ochiem/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Syamsul Hadi mendadak sujud syukur ketika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya usai mengetuk palu sidang kemarin (19/11). Padahal, sidang putusan tersebut, eks Inspektur Bojonegoro itu divonis pidana penjara selama lima tahun. 

Mantan pucuk pimpinan inspektorat itu juga divonis pidana denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa dugaan korupsi anggaran auditor Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 itu juga diminta mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 528 juta.

Bayu Wibisono, penasihat hukum terdakwa mengatakan, alasan kliennya sujud syukur karena pertimbangan majelis hakim yang menyebut kliennya bersalah bukan tindakan yang diperbuatnya. 

Alasannya, kata Bayu, karena sejak awal kliennya didakwa membuat analisa standar biaya (ASB). Padahal, kliennya itu tidak membuat ASB. Lalu, terjadi tumpang-tindih hari sesuai dengan surat perintah tugas. 

“Tumpang-tindih hari itu terjadi karena hakim berpedoman pada perjalanan dinas. Padahal, Pak Syamsul tidak melakukan perjalanan dinas,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro usai sidang kemarin (19/11).

Ia menjelaskan, ASB itu tidak pernah ada. Sebab, ASB itu hanya proforma. Tetapi, ternyata tetap dikaitkan sebagai kesalahan kliennya. Bahkan, kata dia, majelis hakim pun mengakui ASB hanya proforma. 

Sehingga, dia menilai ada kontradiksi. Dia menegaskan, bahwa sistem paket diperbolehkan oleh saksi-saksi ahli yang mana honorariumnya per kegiatan, bukan per hari. “Nilai honornya juga mengacu pada perbup (peraturan bupati) tentang standar biaya umum (SBU),” tuturnya.

Disinggung putusan lima tahun? Bayu memastikan, putusan hakim itu berlebihan. Karena kliennya sudah melakukan pekerjaannya yang mengacu pada perbup. Tapi, selama Bupati Suyoto (saat terdakwa menjabat), perbup itu tak pernah diubah.

“Kalau seharusnya ada yang bermasalah di perbup, berarti perlu diubah dulu perbupnya,” katanya.

Sementara itu, vonis penjara 5 tahun yang diberikan pada Syamsul Hadi itu lebih rendah dibanding tuntutan. Sidang sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut pidana penjara 7 tahun. Atas putusan itu, terdakwa masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan untuk memastikan jadi atau tidaknya banding. 

Terpisah, Dekri Wahyudi, tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) mengungkapkan, pihaknya juga masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan. Ia menerangkan, selain pidana penjara dan denda, terdakwa juga memiliki kewajiban membayar uang kerugian negara senilai Rp 528 juta. Sebelumnya, aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Lumajang milik terdakwa juga telah disita. 

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tentu aset terdakwa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

“Apabila nanti hasil lelangnya lebih dari Rp 528 juta, tentu sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa,” jelas dia.

(bj/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia