Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Jalani Sidang di Surabaya, Syamsul Hadi Dituntut Tujuh Tahun Penjara

01 November 2019, 09: 39: 16 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

TUJUH TAHUN: Syamsul Hadi, eks Inspektur Bojonegoro mendengarkan jaksa saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Kamis (31/10). 

TUJUH TAHUN: Syamsul Hadi, eks Inspektur Bojonegoro mendengarkan jaksa saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Kamis (31/10).  (DENNY MAHARDIKA/ Jawa Pos )

Share this      

SURABAYA, Radar Bojonegoro - Syamsul Hadi eks Inspektur Bojonegoro dituntut pidana penjara tujuh tahun. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (31/10), terdakwa dugaan korupsi anggaran auditor internal Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 juga dituntut pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Duduk di kursi pesakitan pengadilan, Syamsul terlihat gelisah. Memakai batik motif kuning itu, mendengarkan dengan saksama tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) setebal 960 halaman. Berulang kali menunduk dan menadahkan wajahnya ke atas. Mendengarkan dengan serius. Itu terlihat dari sorot matanya, saat mendengar fakta kurang sesuai dengan yang diinginkannya.

Syamsul sempat meminta waktu dua minggu melakukan pembelaan. Namun, usahanya itu sia-sia karena majelis hakim tidak mengabulkannya. 

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan, Syamsul merugikan negara karena kewenangannya. Terdakwa diduga dengan cara menambah dan menerapkan biaya tugas inspektorat. Perkara itu, dimulai dari 2015-2017. 

”Terdakwa juga harus mengganti kerugian negara berupa uang pengganti senilai Rp 528 juta. Jika tidak diganti, harus dibayar dengan hukuman penjara selama 15 bulan,” katanya. 

Menurut dia, terdakwa terbukti melanggar unsur pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut sesuai dakwaan primer. ”Sebenarnya ini dilakukan oleh staf inspektorat yang lain. Namun, hanya Syamsul tidak mengembalikannya,” ungkap Fauzan. 

Berdasar sidang sebelumnya, menurut Fauzan, terdakwa selaku pimpinan melakukan penyimpangan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan pada RKA (rencana kerja anggaran) Inspektorat Bojonegoro 2015-2017. RKA tersebut tidak didukung analisis satuan biaya dan tidak mengacu standar biaya umum (SBU) dan pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan/pengawasan.

“Sehingga, hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya

Sementara itu, Dekry Wahyudi, tim JPU lainnya, menyatakan kesalahan Syamsul, yaitu dalam pengusulan rencana kerja anggaran biaya khusus pengawasan tidak disertai tentang analisa. Sehingga, ada tumpang tindih pembiayaan. 

Misalnya, lanjut Dekry, jika ada tugas tiga di tempat berbeda, maka dibayar tiga. ’’Seharusnya hanya satu karena dalam satu hari tugas itu dilakukan oleh satu orang,’’ jelas Dekry. 

Penasihat hukum Syamsul, Bayu Wibisono, menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut. Padahal, kliennya dinilai sudah kooperatif.  Selain menyesalkan tuntutan tinggi, seharusnya kerugian negara tidak perlu dicantumkan. Sebab, kerugian itu sudah hilang karena aset berupa rumah milik kliennya telah disita. 

’’Nilainya hampir mencapai Rp 800 juta. Dengan begitu tidak ada dong kerugian negara,’’ ucapnya. 

Bayu menambahkan, kebijakan tersebut merupakan cara untuk meminimalisir pencegahan tindak pidana korupsi. Sehingga, dengan cara tersebut banyak hal yang diselamatkan oleh kebijakan kliennya. ’’Itu juga tidak dipertimbangkan. Saya cantumkan nanti di pleidoi (pembelaan),’’ ucap dia.

“Pekan depan saya dan Pak Syamsul akan membuat pleidoi masing-masing satu,” pungkasnya. (den/bgs/rij)

(bj/*/gas/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia