Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Waktu Penyerapan Mepet

Kades Bingung Menyerap ADD

31 Oktober 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kenaikan alokasi dana desa (ADD) sekitar dua kali lipat di penghujung tahun ini membuat sebagian kepala desa (kades) bingung. Sebab, untuk waktu sisa dua bulan di tahun anggaran ini, belum ada pemerintah desa (pemdes) yang mengajukan pencairan.

Padahal, sebelum ada kenaikan ADD tahap ketiga ini, besaran anggaran semula belum terserap. Sehingga, nominal ADD yang akan cair di akhir tahun ini cukup tinggi. Terutama ADD di Kecamatan Gayam.

’’Belum berani melangkah, karena harus menggelar musyawarah dulu,’’ kata Kades Ringintunggal, Kecamatan Gayam, Fandil kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (30/10).

Mantan Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Gayam itu menuturkan, melonjaknya ADD satu sisi membuat kepala desa bingung. Sebab, pencairannya mendekati akhir tahun. Bahkan, di akhir Oktober ini baru ada kejelasan besaran kenaikannya.

Jika tidak segera terserap, menurut Fandil, akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Sehingga, terkesan pemdes tak bisa bekerja. Sebaliknya, jika diserap tidak sesuai aturan akan berdampak hukum. Sehingga, pihaknya mengedepankan musyawarah desa untuk menentukan serapan anggaran tersebut.

’’Ya belum berani mengajukan, karena info nominal kenaikan ADD itu juga masih baru,’’ tandasnya.

ADD Desa Ringintunggal, kata dia, sebelumnya mendapat Rp 1 miliar. Namun, ada kenaikan mendekati akhir tahun ini menjadi Rp 1,7 miliar.

Hal senada diungkapkan Kades Cengungklung, Kecamatan Gayam, Totok Hariyanto. Menurut dia, pihaknya juga belum mengajukan pencairan ADD, karena untuk pengajuan pencairan itu juga harus melalui pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Sebaliknya, informasi besaran ADD itu baru diterima di akhir Oktober. Sehingga, paling cepat akan dilakukan pengajuan November. Sehingga, sisa waktu penyerapan anggaran sangat mepet.

’’Andaikan informasi nominal kenaikan ADD itu sejak awal, ada persiapan yang matang,’’ kata kades yang sedang menjabat di periode ketiga itu.

Kades Mojodelik Yuntik Rahayu masih belum bisa dikonfirmasi terkait ADD. Padahal, desanya akan menerima ADD di penghujung tahun ini sekitar Rp 3,6 miliar. Beberapa kali dihubungi ponselnya terdengar nada sambung, namun tak diangkat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuowo Poerwiyanto memastikan, selain ADD, untuk dana desa (DD) sudah bisa diserap. Karena sudah tersedia di kas daerah (kasda).

Namun, sampai kemarin belum ada pemerintah desa yang mengajukan pencairan. Padahal, sisa waktu penyerapannya kurang dari dua bulan. Sebab, terakhir penyerapannya pada 15 Desember 2019.

’’Desa belum ada yang mencairkan,’’ kata pria sebelumnya menjabat Camat Balen itu.

Sementara itu, Kades Brabowan Sukiran dikonfirmasi terpisah mengaku baru mendapatkan informasi kenaikan ADD kemarin siang. Sehingga untuk mengalokasikannya, pihaknya perlu melakukan pembahasan tentang perencanaan penggunaan perubahan APBDes.

‘’Sangat memerlukan masukan dari masing-masing unsur yang ada di desa. Termasuk BPD dulu,’’ katanya.

Sehingga, dia belum bisa memastikan untuk pembelanjaan anggaran ADD tersebut. Sebab, mendekati akhir tahun ini juga masih banyak program belum berjalan.

(bj/msu/rij/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia