Senin, 17 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Rusunawa Tak Kunjung Ditempati

25 Oktober 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

TAK KUNJUNG DITEMPATI: Bangunan utama rusunawa bagi PNS golongan I dan II Pemkab Lamongan sudah rampung. Namun, fasilitas penunjangnya ada yang belum selesai pengerjaannya.

TAK KUNJUNG DITEMPATI: Bangunan utama rusunawa bagi PNS golongan I dan II Pemkab Lamongan sudah rampung. Namun, fasilitas penunjangnya ada yang belum selesai pengerjaannya. (ANJAR DWI PRADIPTA/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan - Tes komosioning untuk memastikan seluruh jaringan listrik dan pipa dalam kondisi aman sudah dilakukan. Namun, rumah susun (rusunawa) tiga lantai yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) golongan I dan II belum juga ditempati.

“Kita ada kegiatan pemeliharaan. Dan pekerjaan di lapangan memang kerap mundur dari rencana awal,” kata Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Lamongan, Siti Zulkhah, beralasan.

Dia mencontohkan setelah sempat terjadi addendum  selama dua bulan karena perbaikan tandon air dan perubahan atap. Menurut Zulkhah, ada kegiatan tambahan yang tidak bisa diminimalkan waktunya seperti pelebaran  jembatan dan pemasangan jaringan air bersih.

Sebab, masing-masing kamar nantinya dilengkapi dengan kamar mandi. Sehingga, pemasangan pipa dan jaringan langsung dilakukan tes komisioning lagi. Tujuannya, ke depan tidak terjadi masalah.

Selain itu, pelebaran jembatan membutuhkan waktu lama. Saat ini, menginjak 95 persen.

Zulkhah menjelaskan, bangunan utama sudah rampung. Namun, ada kegiatan tambahan guna melengkapi fasilitas seperti fasilitas umum (fasum) saluran pembuangan, lahan parkir, dan kegiatan pemeliharaan lainnya.

 “Sebenarnya ada banyak kegiatan tambahan khususnya fasum, dan tes komisioning dilakukan dua kali untuk menguji kelayakan, sehingga waktunya terus mundur,” klaimnya.

Bangunan tiga lantai ini terdapat dua tempat tidur, dapur, dan ruang tamu. Jumlahnya ada 42 unit. Bantuan pemerintah pusat untuk bangunannya. Sementara tanahnya milik pemkab setempat. Rusun ini nantinya bisa dimanfaatkan pegawai yang belum memiliki tempat tinggal. Sistemnya pegawai tersebut mendaftar, dan ada kategori yang harus dipenuhi. Golongannya I dan II. Nantinya mereka dikenai biaya sewa Rp 250 ribu per bulan.

(bj/rka/yan/jar/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia