Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
OPD Diminta Percepat Penyerapan

Prediksi Silpa Belum Pasti

19 Oktober 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkirakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) berjalan tahun ini di kisaran Rp 2 triliun. Namun, jumlah itu masih belum pasti. Masih bisa naik maupun turun.

’’Kisarannya segitu. Tapi masih bisa berubah. Kita tunggu sampai akhir tahun ini,’’ ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (18/10).

Ibnu menjelaskan, saat ini serapan anggaran masih terus berjalan. Baik yang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk muapun yang di perubahan (P)-APBD perubahan. Karena itu, dia optimistis nilai silpa itu bisa lebih kecil dari prediksi itu.

APBD induk tahun ini mencapai Rp 4,8 triliun. Setelah dilakukan P-APBD menjadi Rp 7,1 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ibnu berharap, OPD-OPD yang anggarannya besar segera melakukan penyerapan lebih banyak. Seperti dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan tata ruang, serta dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan cipta karya (DPKPCK). ’’Jika serapan-serapan sudah maksimal, silpa bisa lebih kecil,’’ tuturnya.

Ibnu menjelaskan, sejumlah proyek fisik di dinas PU bina marga hingga kini masih belum selesai. Sehingga, serapan masih belum banyak. ’’Bulan depan mungkin sudah mulai ada yang melakukan pencairan,’’ jelasnya.

Silpa senilai Rp 2 triliun itu diketahui saat tim anggaran pemkab melakukan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). ’’Penyusunan sudah selesai kami lakukan. Tapi belum kami bahas dengan DPRD,’’ terang Ibnu.

Menurut Ibnu, adanya pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) senilai Rp 1 triliun membuat pemkab melakukan penyesuaian. Yakni, menunda sejumlah program yang bukan prioritas di 2020. ’’Pembahasan dengan DPRD akan dilakukan mulai minggu depan,’’ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengatakan, pembahasan KUA-PPAS seharusnya dilakukan segera. Sehingga, ada banyak waktu untuk melakukan penyesuaian. Maka program yang ditunda dan mana yang dilaksanakan tahun depan. ’’Seharusnya segera dimulai,’’ jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, adanya pengurangan DBH senilai Rp 1 triliun itu dipastikan sangat berpengaruh terhadap sejumlah kegiatan tahun depan. Karena itu diperlukan pembahasan cukup lama.

(bj/zim/rij/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia