Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Mengacu Pergub Diberlakukan September

Kontraktor Galau, Pajak Pasir Naik 10 Kali Lipat

16 Oktober 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

PENAMBANG: Aktivitas penambang pasir di Desa Banjarsari.

PENAMBANG: Aktivitas penambang pasir di Desa Banjarsari. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kontraktor kini sedang galau. Mereka dibebani membayar wajib pungut dari pemakaian pasir dan tanah uruk. Tak hanya itu, juga pemakaian pasir cor atau sirtu, batu gamping, batu onix, batu andesit atau kerikil.

Bahkan, wajib pungut galian C yang diberlakukan mulai September lalu itu kenaikannya 10 kali lipat. Kontraktor yang terbebani membayar pajak ini mengerjakan proyek pemerintah dengan sumber anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kewajiban wajib pungut ini mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2019. Pergub itu mengatur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

’’Seharusnya pungutan itu diberlakukan hanya penambang. Bukan pada kontraktor,’’ ungkap Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bojonegoro Alpan Afandi kemarin (15/10).

Alpan menjelaskan, pergub itu tidak mengatur wajib pungut terhadap kontraktor yang menggunakan galian C. Namun, hanya mengatur pajak untuk penambang galian. Sehingga, pungutan terhadap kontraktor atas kenaikan pajak itu sangat memberatkan.

’’Teman-teman banyak yang mengeluhkan hal ini,’’ tutur dia.

Alpan menuturkan, besaran wajib pungut itu sebesar 25 persen dari pajak baru galian C. Namun, dengan jumlah itu kontraktor sudah sangat terbebani.

Sesuai pergub tersebut, pajak galian C naik 10 kali lipat. Di antaranya, pasir pasang yang semula pajaknya Rp 10.800 per kubik, kini menjadi Rp 100.000 ribu. Pasir batu atau pasir cor, dari Rp 10.800 per kubik menjadi Rp 100.000. Pasir uruk dari Rp 8.400 per kubik menjadi Rp 50.000 per kubik.  

’’Semua galian mengalami kenaikan cukup signifikan,’’ tutur Alpan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dilli Tri Wibowo membenarkan kenaikan pajak galian itu. Bahkan, kenaikannya cukup tinggi.

Meski begitu, pihaknya sudah menyosialisasikan itu kepada penambang dan kontraktor. ’’Itu sudah dimulai sejak September lalu. Sudah kita sosialisasikan,’’ tegas Dilli, sapaan akrabnya.

Dilli menjelaskan, selain penambang, pengguna produk tambang galian juga dikenai wajib pungut. Namun, tidak semua pengguna dikenai. Yang dikenai adalah pengguna yang melaksanakan pengerjaan proyek pemerintah dengan sumber anggaran dari APBD. ’’Kalau bukan dari APBD tidak dikenai,’’ tutur dia.

Selain itu, pengenaan wajib pajak itu juga tidak besar. Hanya 25 persen dari nilai pajak. Jika pajaknya Rp 100.000, pungutannya hanya Rp 25.000.

Dilli menambahkan, di Bojonegoro hanya ada dua tambang pasir yang dikenai pajak. Yakni, pasir darat di Padangan dan batu kapur di Kecamatan Baureno. Sedangkan, pasir Bengawan Solo bukan wewenang pemkab.

(bj/zim/rij/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia