Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon-featured
Tuban

Inisiator Pemilihan Pengurus Kelenteng Dipolisikan

12 Oktober 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

KEMBALI MEMANAS: Bambang Djoko Santoso dan Hanjono Tanzah bersama delapan umat kelenteng melapor ke Polres Tuban kemarin (11/10) sore.

KEMBALI MEMANAS: Bambang Djoko Santoso dan Hanjono Tanzah bersama delapan umat kelenteng melapor ke Polres Tuban kemarin (11/10) sore. (YUDHA SATRIA ADITAMA/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Beredarnya undangan pembentukan panitia sekaligus pemilihan pengurus dan penilik Tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban yang diagendakan Minggu (13/10) memicu polemik serius.

Kemarin (11/10) sekitar pukul 18.00,  sepuluh tokoh umat kelenteng yang dipelopori Bambang Djoko Santoso dan Hanjono Tanzah mendatangi Mapolres Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo. Mereka melaporkan sembilan tokoh kelenteng yang membubuhkan tanda tangan pada undangan yang ditujukan kepada umat kelenteng setempat. Kesembilan tokoh kelenteng tersebut, Gunawan Putra Wirawan, Liu Pramono, Erni Muliana, Henniyanto, Mardjojo, Lie Moy Tjoe, Lie Andi Saputra, Harianto Wiyono, dan Mulyono Sudjoko. Dua nama yang disebut pertama adalah ketua umum demisioner dan wakil ketua demisioner kelenteng setempat.

Laporan tersebut diterima petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tuban Aipda Joko Kristiono.

Kepada Jawa Pos Radar Tuban, Hanjono Tanzah mengatakan, undangan kepada umat tersebut diputuskan sepihak. ''Kami tidak dilibatkan dan tidak menerima undangan,’’ kata dia mengawali laporan.

Dengan alasan tersebut, mantan wakil ketua pengurus kelenteng tersebut meminta pemilihan pada Minggu diundur karena tidak sesuai AD/ART. Hanjono mengaku mendukung pemilihan pengurus dan penilik baru. Namun, harus sesuai prosedur. Seperti pemilihan panitia yang harus diketahui seluruh pengurus dan penilik demisioner maupun umat. Mengacu AD/ART kelenteng, terang Hanjono, pembentukan panitia pemilihan adalah tugas pengurus dan penilik. Sementara para pembuat dan penyebar undangan yang  mengatasnamakan fasilitator dan inisiator merupakan kelompok di luar struktural resmi kelenteng. ''Ini jelas-jelas melanggar AD/ART,'' tegas dia. Dengan alasan tersebut, Hanjono dan Bambang meminta pemilihan diundur sampai waktu yang disepakati. ‘’Dari pada nanti umat geger (bertikai, Red),’’ tegas wakil bendahara DPC PKB Tuban itu.

Kepada penyidik, Hanjono kemudian menunjukkan undangan yang menurut dia tidak sah. Surat undangan tersebut berisi empat poin. Yakni, pengesahan tata tertib, pemilihan anggota panitia pemilihan, pendaftaran calon pengurus dan penilik, serta pemilihan pengurus dan penilik. Seluruh rangkaian acara yang digelar di TITD Kwan Sing Bio Tuban, Jalan RE Martadinata mulai pukul 08.00 -– selesai. ‘’Undangan tersebut hanya disebar ke kelompok tertentu, saya dan teman-teman tidak menerima. Apa ini sah?’’ celetuk dia.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono dikonfirmasi wartawan koran ini tadi malam mengatakan, laporan kepada kepolisian adalah hak setiap warga negara. Jika dirasa merugikan, dia mempersilakan siapa pun untuk melapor. Terkait permintaan penundaan pemilihan, Nanang enggan berkomentar karena mengaku belum tahu persis laporan tersebut. ‘’Semua masyarakat berhak untuk membuat laporan. Tinggal nanti ditindaklanjuti untuk dilakukan lidik dan sidik,’’ tegasnya.

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia