Minggu, 20 Oct 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Penyesuaian Anggaran Akibat DBH Migas Turun

Perdin Dipangkas, Mobdin Ditunda

09 Oktober 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sejumlah program dan kegiatan tahun depan bakal dipangkas seiring penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) 2020. Pemkab Bojonegoro telah melakukan penyesuaian. Dan yang dipangkas paling besar adalah perjalanan dinas (perdin) dan pengerjaan infrastruktur.

’’Saat ini kami masih membahas pemangkasan sejumlah kegiatan tahun depan,’’ ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro I Nyoman Sudana kemarin (8/10).

Nyoman melanjutkan, program-program yang dipangkas adalah yang tidak prioritas. Yakni, program yang tidak mengganggu pelayanan publik. Sedangkan, kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik akan terus dipertahankan. ’’Pemangkasan dilakukan cukup banyak. Sebab, turunnya DBH juga mencapai Rp 1 triliun lebih,’’ ujar pria yang sebelumnya menjabat inspektur itu.

Paling banyak dipangkas, menurut Nyoman, perdin dan infrastruktur. Pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk kepala dinas juga harus ditunda. ’’Tahun depan rencananya akan membeli mobdin baru kepala dinas. Tapi ditunda dulu. Sementara pakai yang lama dulu,’’ ungkap Nyoman.

Namun, pengadaan mobdin untuk pelayanan masih akan tetap berlanjut. Misalnya, mobil kesehatan dan atau mobil operasional lainnya. Juga program-program yang berhubungan dengan pelayanan publik masih akan tetap dipertahankan. 

Nyoman melanjutkan, perdin adalah kegiatan yang dipangkas paling banyak. Baik perdin pemkab hingga perdin anggota DPRD. ’’Perjalanan dinas tetap ada. Namun, jumlahnya tidak banyak,’’ bebernya.

Pemangkasan program infrastruktur akan dilakukan dengan lebih teliti. Ada skala prioritas dipertahankan. Misalnya, pembangunan jalan menuju lokasi Jembatan Kanor-Rengel. Pembangunan jalan itu akan sia-sia jika dilakukan tahun depan. Sebab, jembatan akan dibangun tahun depan. Maka jalan itu bisa rusak karena alat berat pembangunan jembatan.

’’Jadi, pembangunan jalan itu bisa dilakukan setelah pembangunan jembatan usai,’’ jelasnya.

Nyoman menuturkan, tahun depan ada standardisasi biaya kegiatan. Setiap kegiatan seperti rapat dan berbagai pertemuan akan disamakan anggarannya. Namun, standardisasi kegiatan itu masih dibahas lebih lanjut oleh pemkab. 

Minggu ini diharapkan sudah selesai. Sehingga, bisa segera dibahas dengan DPRD. Serta, bisa diketahui berapa besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun depan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, sejumlah kegiatan tahun depan memang harus mengalami penundaan. Itu karena efek penurunan DBH yang tidak wajar. Meskipun hingga kini belum ada keterangan mengenai penyebab turunnya DBH. ’’Masih belum ada keterangan,’’ jelasnya.

Menurut Lasuri, kegiatan-kegiatan tahun depan yang menjadi prioritas harus dipertahankan. Sehingga, program-program pemkab bisa tercapai tepat waktu.

(bj/zim/rij/yan/ai/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia