Rabu, 11 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Sidang Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah

Pernah Perjanjian Damai, Namun Diingkari

08 Oktober 2019, 10: 15: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SIDANG PEMALSUAN: Kunardi duduk di kursi pesakitan saat sidang di PN kemarin (7/10). Sidang menghadirkan tiga saksi korban.

SIDANG PEMALSUAN: Kunardi duduk di kursi pesakitan saat sidang di PN kemarin (7/10). Sidang menghadirkan tiga saksi korban. (BHAGAS DANI PURWOKO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tiga warga Desa Kunci, Kecamatan Dander, dihadirkan dalam sidang dugaan pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Kunardi. Tiga saksi yakni Guntur, Puji Astutik, dan Hartinah.

Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro kemarin (7/10) itu saksi membeber terdakwa yang mengingkari membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Karena itu, akhirnya tindakan terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Djauhar Setyadi memeriksa Guntur terlebih dahulu. Lalu memeriksa Puji Astutik dan Hartinah. Ketiga saksi merupakan korban dan pembeli tanah dengan sertifikat atas nama Sastrosentono. Namun, para saksi kaget, tanah dibelinya itu dieksekusi pihak bank. Dan telah dibalik nama atas nama Kunardi.

Saat sidang, Guntur menjelaskan, sebenarnya sebelum tanah seluas 4.282 meter persegi itu dieksekusi pihak bank, ia mengetahui pada 2016 sertifikat tanahnya bukan lagi atas nama Sastrosentono. Tapi atas nama terdakwa. Karena pada tahun tersebut, Guntur berinisiatif memecah sertifikat jadi tiga. “Ketika hendak saya urus untuk memecah sertifikatnya, saya kaget ternyata sudah dibalik nama oleh Kunardi,” jelasnya.

Ia mengaku beli bagian tanah milik Sastrosentono seharga Rp 30 juta pada 2013. Namun, Guntur mengaku tidak tahu keberadaan sertifikat tanahnya, karena menurut ahli warisnya sertifikatnya ketlisut. Ia hanya modal percaya saja.

Tetapi ketika hendak mengurus pemecahan sertifikat, ditemukan kejanggalan dalam akta jual beli (AJB) antara Sastrosentono dan terdakwa. Diketahui di AJB, Sastrosentono bersama istri bernama Samijan, padahal istri Sastrosentono bernama Sumirah. “Saya juga kaget kok bisa nama istri Sastrosentono itu berubah,” katanya.

Akhirnya pada 2018 lalu tanah dieksekusi pihak bank karena terdakwa tidak mampu membayar pinjaman uang Rp 100 juta. Terdakwa menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Sertifikat tanahnya pun dilelang dan ada pemenang lelang bernama Arif Handoko. Ketiga korban pun selanjutnya diajak musyawarah di balai desa untuk perjanjian damai.

“Ketika musyawarah, Kunardi menyanggupi bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp 180 juta atau Rp 40 ribu per meternya,” ungkap dia dihadapan majelis hakim.

Batas pembayaran ganti rugi 31 Desember 2018. Ketika hari itu, terdakwa tidak hadir di balai desa. Tidak ada pembayaran ganti rugi. Guntur menambahkan bahwa di surat perjanjian itu juga telah disepakati apabila terdakwa mengingkarinya, terdakwa siap dilaporkan ke kepolisian.

“Kami sudah sering dikecewakan Kunardi. Setelah lewat batas akhir itu, Kunardi pada Januari 2019 katanya siap bayar. Tapi saya tidak melihat dia bawa uang. Kami bertiga sepakat agar uang ganti ruginya dinaikkan jadi Rp 250 juta, karena pasaran harga tanah di desa kami itu Rp 90 ribu per meter,” tambahnya.

Sementara itu, Sunaryo Abumain ketua tim penasihat hukum terdakwa mengungkapkan, kliennya sudah ada itikad baik hendak membayar ganti rugi. Namun saksi justru ingin dinaikkan jumlah uang ganti ruginya.

Sesuai perjanjian uang ganti rugi Rp 180 juta. Namun, ketika hendak dibayarkan oleh kliennya, tiba-tiba para saksi minta dinaikkan jadi Rp 250 juta.  “Kendalanya, para saksi mungkin kena provokasi atau mungkin terpengaruh penasehat hukumnya. Semestinya kalau perjanjian itu telah disepakati para pihak, harusnya sesuai angka disepakati sejak awal yakni Rp 180 juta,” tambahnya melalui sambungan telepon usai persidangan.

Sementara itu, pihaknya menyiapkan saksi meringankan. Saksi ini cenderung pembelaan. Karena pembelaan ini merupakan akumulasi antara kasus perdata dan pidana. Sebab, awalnya kasus ini perdata.

(bj/gas/rij/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia