Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Subsidi Dicabut, KB Tak Gratis Lagi

07 Oktober 2019, 13: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

TAK GRATIS LAGI: Mulai Juni lalu masyarakat yang ikut KB tak gratis lagi, karena subsidi dicabut.

TAK GRATIS LAGI: Mulai Juni lalu masyarakat yang ikut KB tak gratis lagi, karena subsidi dicabut. (AUDINA HUTAMA PUTRI/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

KOTA, Radar Lamongan – Pasangan suami istri (pasutri) harus merogoh kocek bila ingin ikut program keluarga berencana (KB) saat ini. Pasalnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menghentikan subsidi biaya jasa KB sejak Juni lalu. Sehingga ber-KB saat ini tidak gratis lagi.

Menurut Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencanan (PPKB) Lamongan, Sutikno, BKKBN saat ini hanya memberikan subsidi penyediaan alat-alat kontrasepsi. Seperti pil, alat dan cairan suntik, serta alat implant. Sedangkan biaya tenaga jasa KB harus ditanggung secara mandiri oleh akseptor.  ‘’Hingga pertengahan Juni lalu kami masih bisa menggratiskan karena ada sisa anggaran. Setelah itu berlaku KB secara mandiri,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (6/10).

Menurut dia, sejak subsidi tersebut ditiadakan, semakin sulit cari akseptor KB. Banyak yang ingin MOP (KB pria) dan MOW (KB perempuan) tapi tidak mau dengan biaya mandiri. Sehingga jumlah akseptor KB mulai terjadi gejala penurunan. ‘’Apalagi biaya tenaga jasa KB lebih besar daripada alat,’’ ungkapnya.

Dia mengungkapkan, besaran biaya tenaga jasa KB mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kesehatan, tindakan medis kecil seperti suntik maksimal Rp 18.900; pemasangan IUD dan Implan maksimal Rp 75.000; tubektomi atau metode operasi wanita (MOW) Rp 700.000; sedangkan vasektomi atau metode operasi pria (MOP) Rp 500.000.

Sutikno menuturkan, BKKBN sebenarnya telah menginstruksikan agar biaya tenaga jasa KB masuk dalam klaim jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pihaknya juga telah melakukan usaha agar BPJS Kesehatan Kabupaten Lamongan berkenan mengklaim biaya tersebut. ‘’Tapi sepertinya akan sulit. Karena dinilai bukan jasa untuk orang sakit. Sehingga kami mengajukan subsidi kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Saat ini masih proses pengajuan agar ada anggaran khusus dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) untuk jasa pelayanan. Roh dari KB itu pelayanannya,’’ terang dia.

Dia menambahkan, meski subsidi biaya tenaga jasa KB ditiadakan, pihaknya tetap menjalankan program sosialisasi agar tingkat kelahiran dapat dikendalikan.

(bj/din/feb/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia