Senin, 20 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Bertanya ke Kemenkeu Terkait Perkiraan DBH

Komisi B Dukung Bupati

Bisa Berdampak Postur APBD 2020

30 September 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Penurunan dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan dipastikan akan berdampak terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 ikut turun. Sebab, DBH migas menyumbang anggaran yang cukup besar di APBD.

’’Kalau betul, itu akan mengoreksi semua kebijakan APBD 2020. Saya kira akan sangat bergejolak,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.

Pada 2018, DBH menyumbang Rp 2,2 triliun di APBD. Tahun ini Rp 2 triliun. Sehingga, penurunan DBH itu akan sangat berdampak.

Menurut Lasuri, perkiraan penurunan DBH tahun depan itu sangat tidak masuk akal. Sebab, produksi minyak Blok Cepu masih tinggi. Yakni, 225 ribu barel per hari (bph). Selain itu, harga minyak dunia per barel juga masih tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tinggi.

’’Sangat tidak masuk akal kalau tahun depan DBH turun,’’ ujar politisi PAN itu.

Lasuri juga sudah melihat pengumuman di website Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penurunan DBH itu. Di situ, dia mencermati keputusan menteri keuangan khusus 2020. Yakni, kurang salur DBH migas sebesar Rp 12,5 triliun. ’’Apa mungkin DBH Migas Bojonegoro masuk skema kurang salur untuk 2020,’’ ujar Lasuri dengan heran.

Dia mendukung langkah bupati yang langsung mengirimkan surat ke Kemenkeu menanyakan hal itu. Tidak hanya ke Kemenkeu, namun juga harus sekalian bertanya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, bisa diketahui penyebabnya.

’’Harus ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM,’’ ujar politikus asal Kecamatan Baureno itu.

Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi menambahkan, rencananya hari ini (30/9) pihaknya akan menggelar hearing dengan badan pendapatan daerah (bapenda) membahas masalah ini.

’’Juga membahas pendapatan sektor lain untuk APBD 2020 nanti,’’ ujar politisi Gerindra ini.

Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo menjelaskan, bupati sudah berkirim surat ke Kemenkeu mengenai hal itu. Namun, jawaban dari Kemenkeu tidak bisa diterima langsung. Baru satu sampai dua minggu ke depan. ’’Perkiraannya itu,’’ jelasnya.

Menurut Herry, saat ini Kemenkeu sulit untuk ditemui. Jika konsultasi, konfirmasi, atau minta data harus berkirim surat. ’’Menolak kalau didatangi,’’ tegas dia.

Sejumlah anggota DPRD, lanjut Herry, banyak yang menanyakan masalah penurunan DBH itu. Herry menyarankan mereka untuk bertanya ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Sehingga, bisa diketahui apa penyebab penurunan DBH tahun depan.

’’Saya sarankan datang saja ke SKK Migas dan Kementerian ESDM. Minta rencana target lifting Bojonegoro tahun depan dan proyeksi harga. Dari data itu tinggal konfrontasi dengan Kemenkeu,’’ ungkap dia. (zim/rij)

(bj/zim/rij/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia