Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Seluruh Anggota DPRD Kunker

Pengunjuk Rasa Sweeping Gedung Dewan

25 September 2019, 15: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

TEGANG: Para pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan aparat keamanan saat hendak menerobos gerbang kantor DPRD Tuban kemarin (24/9).

TEGANG: Para pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan aparat keamanan saat hendak menerobos gerbang kantor DPRD Tuban kemarin (24/9). (AHMAD ATHOILLAH/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Gelombang aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di sejumlah daerah. Kemarin (24/9), seratus lebih mahasiswa Tuban turun jalan menyuarakan tuntutan yang sama. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung di depan gedung DPRD setempat.

Selain menuntut pembatalan revisi UU KPK, massa aliansi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) yang tergabung dalam gerakan bersama Cipayung Plus itu juga menolak sejumlah RUU yang dianggap merugikan rakyat. Seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan. Selain menolak, mahasiswa juga mendesak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pesantren.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu sempat diwarnai keributan. Para mahasiswa yang hendak menerobos pintu gerbang DPRD terlibat saling dorong dengan aparat keamanan yang membentuk pagar betis.

Sejumlah mahasiswa yang mencoba menerobos barikade polisi terdorong hingga jatuh. Ketegangan aparat kepolisian dengan mahasiswa itu berlangsung beberapa kali sebelum ada kesepakatan negosiasi antarkedua belah pihak.

Para pengunjuk rasa terus melakukan orasi melalui pengeras suara sound system yang diangkut pikap. Mereka yang bertahan di pintu gerbang dewan juga membentangkan spanduk dan puluhan pamflet, serta kertas plano bertuliskan tuntutan terhadap pemerintah.

Para pengunjuk rasa dibuat kecewa karena tak satu pun anggota DPRD di kantor. Hasil negosiasi dengan aparat keamanan yang mengizinkan perwakilan 15 orang untuk masuk ke dalam langsung dimanfaatkan mereka untuk sweeping kantor wakil rakyat tersebut. Hasilnya, tak ditemukan satu pun anggota dewan di kantor. Seluruh ruang anggota dewan kosong. Mulai dari ruang kerja ketua DPRD, fraksi, dan ruang rapat.

Sejumlah staf sekretariat DPRD menyampaikan kepada mahasiswa bahwa seluruh anggota dewan tengah kunjungan kerja (kunker). Tak satu pun yang tertinggal.

‘’Kita sangat kecewa. Tidak ada satu pun anggota dewan yang di kantor,’’ tegas Muthofatul Adib, koordinator lapangan (korlap) usai sweeping dengan para ketua umum dan perwakilan pengurus dari masing-masing organisasi yang mengikuti aksi unjuk rasa.

Disampaikan Adib, selain mengusung isu penolakan terhadap pengesahan revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak untuk segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pesantren, aksi kali ini juga untuk memperingati Hari Tani Nasional.

‘’Tuntutan kami pada Hari Tani Nasional ini adalah mendesak DPRD atau pemerintah daerah untuk mengatasi problem pertanian di Tuban. Khususnya konflik-konflik agraria,’’ tegas ketua Cabang PMII Tuban itu didampingi Ketua DPC GmnI Saiful, Ketua LMND Zaenal Arifin, Ketua Cabang IMM Yusril, serta perwakilan KPR Suwarti.

Perwakilan staf sekretariat dewan berjanji kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa kepada pimpinan DPRD.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia