Minggu, 20 Oct 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Berdampak Pengesahan P-APBD Bisa Molor

Pembentukan Bamus dan Banggar Alot

19 September 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

LEGISLATOR: Para anggota DPRD ketika paripurna. Saat ini pembahasan banggar dan bamus masih alot.

LEGISLATOR: Para anggota DPRD ketika paripurna. Saat ini pembahasan banggar dan bamus masih alot. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Target penetapan alat kelengkapan DPRD (AKD) akhir pekan ini tampaknya bakal molor. Sehingga, berdampak pengesahan Perubahan (P)-APBD 2019 dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.

Indikasi ini setelah kemarin (18/9) pembahasan internal DPRD terkait pembentukan badan musyawarah (bamus) dan badan anggaran (banggar) di kantor dewan belum ada kesepakatan. Padahal, tata tertib (tatib) DPRD sudah ditetapkan sebagai acuan untuk pembentukan AKD.

’’Belum. Kami masih butuh konsultasi dulu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.

Menurut Sukur, alotnya pembahasan yang berlangsung kemarin karena adanya perbedaan penafsiran tentang jumlah anggota fraksi yang menduduki kursi banggar dan bamus. Sehingga, membutuhkan waktu untuk konsultasi dengan daerah lain yang sudah membentuk AKD.

Meskipun sudah diatur dalam tatib DPRD, pihaknya tetap mengusulkan ada konsultasi. Meskipun itu akan menghambat pengesahan AKD dan berpotensi pengesahan APBD molor. ’’Kalau penetapan pekan ini kayaknya belum bisa. Kalau tidak pekan ketiga ya pekan selanjutnya,’’ tandasnya sambil tersenyum.

Perlunya konsultasi, kata Sukur, di antaranya tentang jumlah anggota fraksi yang akan menduduki kursi banggar dan bamus. Karena di dalam tatib hanya disebutkan jumlah maksimal anggota banggar dan bamus itu maksimal setengah dari jumlah kursi DPRD.

Ketua DPRD Imam Sholikin dikonfirmasi terpisah mengatakan, pembahasan AKD mengacu tatib DPRD. Karena, tatib tersebut sudah disahkan dan menjadi payung hukumnya.

Berdasar bagian ketiga dan keenam Peraturan DPRD Nomor 01/2019 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan, susunan anggota bamus paling banyak separo dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing fraksi. ’’Jadi di dalam tatib sudah jelas,’’ tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Demi ketenteraman dan kerukunan internal DPRD, menurut Sholikin, semua usulan tetap ditampung. Termasuk tentang adanya permintaan konsultasi. Meskipun dalam tatib sudah dijelaskan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Sigit Kushariyanto mengaku belum mengusulkan nama-nama anggotanya yang akan menduduki AKD. Alasannya, masih menunggu rapat internal partai. ’’Belum kirim nama, menungu hasil rapat,’’ tegas politikus asal Kecamatan Dander itu.

(bj/msu/rij/yan/cho/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia