Minggu, 20 Oct 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal
Perkaranya Menjadi Efek Jera Kades Lain

Eks Kades Pragelan Terancam Hukuman Berat

17 September 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

MENUJU SIDANG: Totok Sudarminto ketika menjalani pemeriksaan di kantor kejari. Dia kini mendekam di tahanan.

MENUJU SIDANG: Totok Sudarminto ketika menjalani pemeriksaan di kantor kejari. Dia kini mendekam di tahanan. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Totok Sudarminto, eks Kepala Desa (Kades) Pragelan, Kecamatan Gondang, terancam hukuman berat. Sebab, tersangka yang mendekam di tahanan karena dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) itu perkaranya akan menjadi efek jera terhadap kades yang menyelewengkan uang negara.

’’Ada potensi hukumannya berat, sebagai efek jera untuk kades lain,’’ kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan kemarin (16/9).

Menurut dia, ancamannya pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ancaman itu karena tersangka dijerat pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, untuk kepastiannya masih menunggu kajian tim jaksa penuntut umum (JPU) yang mulai menyusun berkas rencana dakwaan.

Fauzan mengatakan, tersangka Totok Sudarminto ditahan setelah perkaranya ditangani kejari. Sebaliknya, saat ditangani penyidik kepolisian belum ditahan. Perkara yang menimpa eks Kades Pragelan ini harus menjadi pelajaran untuk desa lain. Sebab, saat ini mayoritas kades dalam mengerjakan proyek desa tidak melibatkan tim pelaksana (timlak) dengan total.

Sebaliknya, hanya sebatas administrasi saja. Sebaliknya, semua pengadaan barang dan jasa ditangani oleh kades sendiri. Apalagi, ke depan uang yang mangalir ke desa cukup besar. Sehingga, kades harus mengacu regulasi dalam melaksanakan programnya.

’’Kalau tidak hati-hati, bisa berdampak pidana,’’ tegasnya.

Fauzan menjelaskan, temuan dugaan korupsi dana desa (DD) 2016 yang dilakukan tersangka disebabkan penyalahgunaan wewenang. Sebab, tersangka mengabaikan tugas bendahara dan timlak. Ketika pencairan uang DD 2016 senilai Rp 691 juta, uang tersebut masuk ke kantong tersangka. Saat pembangunan proyek, tersangka juga belanja bahan bangunan sendiri.

Enam item pekerjaan yang diketahui tidak sesuai spesifikasi. Di antaranya pembangunan kantor desa, pembangunan gedung PKK, pembangunan MCK Desa Pragelan, pembangunan gedung TK/PAUD Dusun Bluru, pembangunan gedung TK/PAUD Dusun Pragelan, dan pembangunan jembatan.

Sesuai hasil penghitungan sementara, tersangka merugikan negara sekitar Rp 156 juta. Meski begitu, tersangka telah mengembalikan uang Rp 156 juta. Dan uang itu menjadi barang bukti saat persidangan mendatang.

(bj/msu/rij/yan/cho/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia