Minggu, 20 Oct 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Pemkab Menunggu AKD Terbentuk

Kapan APBD Perubahan Tuntas?

DPRD Menanti SK Gubernur

16 September 2019, 11: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Proses akhir pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan masih belum rampung. Pembahasan lanjutan menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD). Namun, hingga kini DPRD setempat belum juga tuntas membahas AKD. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menjelaskan, APBD perubahan sudah selesai dibahas. Juga sudah diparipurnakan oleh DPRD Agustus lalu. Setelah itu diajukan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk proses revisi. ’’Saat ini revisi dari gubernur sudah turun,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Revisi dari Gubernur Jatim itu membutuhkan pembahasan lagi. Antara tim anggaran pemkab dengan badan anggaran (banggar) DPRD. Namun, banggar DPRD belum terbentuk. ’’Pembahasan belum bisa dilakukan karena belum ada badan anggaran di DPRD,’’ ujar Ibnu, sapaan akrabnya.

Banggar adalah salah satu AKD. Tanpa itu, pembahasan APBD perubahan tidak bisa dilaksanakan. Karena itu, pembahasan revisi APBD perubahan harus menunggu terbentuknya AKD. ’’Setelah dibahas revisinya, baru dimintakan nomor ke Gubernur Jatim,’’ tutur dia.

Ibnu belum bisa memastikan kapan AKD terbentuk. Sebab, saat ini masih proses pengajuan surat keputusan (SK) pimpinan definitif ke gubernur. ’’SK itu masih belum turun,’’ ujar pria tinggal di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota itu.

APBD Bojonegoro setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 7,1 triliun. Mengalami kenaikan Rp 2 triliun lebih dari awalnya Rp 4,8 triliun. Pembahasan APBD perubahan sudah dilakukan sejak lama. Bahkan pemkab dan DPRD sudah mengantisipasi pelaksanaannya dipercepat. Namun, lambannya proses pembentukan AKD membuat APBD perubahan belum bisa digunakan. 

Ketua Sementara DPRD Imam Sholikin mengatakan, jika tidak meleset hari ini (16/9) atau besok (17/9) SK gubernur sudah turun. Setelah itu akan segera dilakukan pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua DPRD definitif. ’’Kita akan lakukan secepatnya,’’ jelasnya.

Setelah ada ketua dan wakil ketua definitif, selanjutnya adalah proses pembentukan AKD. Pembentukan AKD akan dilakukan sesuai tata tertib (tatib) DPRD. Yakni, adil dan merata. ’’Tidak boleh condong ke satu AKD. Misal satu fraksi ke komisi D semua. Harus dibagi rata,’’ tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pria asli Kecamatan Tambakrejo itu memastikan, sebelum akhir bulan ini AKD sudah terbentuk. Sebab, batas waktu pembentukan AKD adalah sebulan sejak dilantik. Karena itu pihaknya akan mempercepat proses terbentuknya AKD.

(bj/rij/zim/msu/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia