Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal

Jaksa Hadirkan Dua Saksi Ahli Pidana

11 September 2019, 11: 31: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SAKSI PENTING: Para saksi penting dihadirkan dalam sidang inspektorat Kamis lalu. Sidang besok, hadirkan dua ahli pidana.

SAKSI PENTING: Para saksi penting dihadirkan dalam sidang inspektorat Kamis lalu. Sidang besok, hadirkan dua ahli pidana. (DENNY MAHARDIKA JAWA POS FOR RADAR BOJONGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro akhirnya menyudahi memanggil saksi dalam persidangan. Sebaliknya, sidang dugaan korupsi anggaran auditor internal Inspektorat Bojonegoro 2015-2017 besok (12/9), jaksa memilih mendatangkan saksi ahli.

Rencananya, saksi ahli dihadirkan secara bertahap. Keterangan ahli ini penting untuk menjelaskan dugaan perkara korupsi yang menyeret mantan Inspektur Syamsul Hadi. “Kami sudah layangkan surat kepada para saksi ahli. Besok Kamis rencananya dua saksi ahli bidang pidana dari Universitas Brawijaya. Namun, kami menunggu jawaban,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Achmad Fauzan kemarin (10/9).

Namun, apabila dua saksi ahli dari Universitas Brawijaya berhalangan hadir, nantinya sidang akan ditunda pekan depan. Sementara, saksi ahli lainnya yang masih mengantre, di antaranya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ahli bidang hukum administrasi negara Universitas Atma Jaya Jakarta.

“Informasinya saksi ahli dari Atma Jaya, BPKP, Kemenkeu, dan Kemendagri, insya Allah menyanggupi hadir sidang pekan depan,” jelas Fauzan.

Menurut dia, para saksi ahli akan mampu memberikan bukti-bukti bahwa terdakwa Syamsul Hadi melawan hukum. Khususnya terkait kebijakannya membuat rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tanpa menggunakan analisa standar biaya.

Sehingga, ditemukan surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindih. “Dasar penyidikan kami sesuai dengan keterangan para saksi ahli yang menyalahkan kebijakan yang telah dibuat terdakwa,” ujar mantan Kasi Datun Kejari Blitar.

(bj/gas/rij/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia