Kamis, 23 Jan 2020
radarbojonegoro
icon-featured
Bojonegoro

754 Penerima PKH Tergolong Mampu

01 September 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

GRADUASI PKH: Warga di Kecamatan Padangan dengan suka rela keluar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

GRADUASI PKH: Warga di Kecamatan Padangan dengan suka rela keluar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan. (CHAHYA SYLVIANITA/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Bojongoro digraduasi besar-besaran. Berdasarkan validasi PKH, dari 1.098 penerima manfaat, setelah ditelusuri 745 keluarga tergolong mampu. Sebelum dicoret, 162 keluarga menyatakan mundur tanpa paksaan atau graduasi mandiri.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Wilayah Barat Bojonegoro Sulistyowati mengatakan, data penerima PKH banyak yang inclusion error. ‘’Mereka mampu atau sudah kaya, tapi tetap mendapat dana PKH,’’ ujar dia kemarin (31/8).

Sulis, panggilan akrabnya menjelaskan, Jawa Timur sebagai penyumbang data kemiskinan terbanyak ditarget membawa perubahan. Selama enam tahun terakhir, keluarga penerima manfaat (KPM) harus bisa bergerak mandiri untuk lepas dari status miskin. Tahun ini, target delapan persen dari jumlah KPM harus digraduasi. Bukan malah sebaliknya naik.

Diungkapkan dia, pemicu banyaknya data inclusion error karena kepala desa/lurah tidak berani mengeluarkan surat keterangan sejahtera. Karena itu, pendamping perlu melakukan pendekatan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah mampu, tapi enggan keluar dari PKH.

Sulis menegaskan, selama ini PKH diasumsikan sebagai warisan yang dapat diturunkan. Namun, sekarang regulasinya berbeda. ''Jika sudah mampu harus segera dikeluarkan,'' tegas perempuan yang sebelas tahun menjadi pendamping PKH itu.

Berdasarkan usulan, penerima PKH di Bojonegoro bertambah 2.885 keluarga.

Koordinator Kabupaten (Korkab)PKH Wilayah Tengah Yossi Wichaksono menambahkan, Bojonegoro menjadi penerima penambahan keluarga penerima manfaat terbanyak kedua se-Jawa Timur. Untuk menekan angka kemiskinan, kelompok penerima manfaat harus membentuk kelompok usaha dan tidak hanya bergantung pada bantuan.

(bj/ds/yan/cs /min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia