Senin, 27 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Fraksi Diajak Bahas Pokja Tatib DPRD

31 Agustus 2019, 11: 15: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

MULAI TERSUSUN: Anggota DPRD ketika mengikuti paripurna penetapan fraksi kemarin.

MULAI TERSUSUN: Anggota DPRD ketika mengikuti paripurna penetapan fraksi kemarin. (M. NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Usai pembentukan fraksi, pimpinan sementara DPRD Bojonegoro secepatnya akan membentuk kelompok kerja (pokja) tata tertib (tatib) dewan. Dari delapan fraksi yang telah ditetapkan kemarin (30/8), nantinya akan mengirimkan perwakilannya dalam pokja itu. 

Fraksi yang anggotanya 6 orang lebih akan mengirimkan dua anggotanya. Sedangkan, anggotanya di bawah 6 anggota, hanya mengirimkan satu anggota saja. ‘’Jumlahnya nanti plus dua pimpinan adalah 15 orang. Itu nantinya menjadi pokja tatib,’’ kata Ketua Sementara DPRD Bojonegoro Imam Sholikin.

Dia menjelaskan, pembentukan pokja dimulai kemarin usai ditetapkan fraksi. Sehingga setiap fraksi bisa mengirimkan nama-nama wakilnya. Nantinya, tatib anggota DPRD akan diubah. Tentunya tatib harus meningkatkan kinerja dan profesionalitas para wakil rakyat. ‘’Termasuk kita akan membahas sanksi-sanksinya,’’ jelas pria asal Kecamatan Tambakrejo itu.  

Usai tatib, DPRD akan melakukan penetapan ketua dan wakil ketua DPRD definitif. Rencananya, dilakukan 6 September. Karena itu, pengiriman nama pimpinan DPRD harus dilakukan secepatnya. ‘’Sampai saat ini Demokrat dan Golkar yang belum mengirimkan,’’ ucap politikus PKB ini.

Pengiriman nama-nama pimpinan harus tuntas sebelum 6 September. Sehingga, proses bisa dilakukan dengan cepat. ‘’Kita kan diburu waktu. Lebih cepat lebih baik. Kita sudah dilantik lama kok belum bekerja,’’ ucap mantan ketua fraksi PKB itu.

Sebelum ada ketua definitif, alat kelengkapan DPRD (AKD) tidak bisa dibentuk. Sebab, yang berhak mengesahkan AKD adalah ketua definitif. Tanpa AKD, DPRD tidak bisa bekerja. Karena itu pembentukan AKD harus dilakukan dengan cepat. Sehingga, para wakil rakyat bisa secepatnya bekerja.

Dia menambahkan, pembentukan AKD komposisinya nanti dilakukan secara koalisi antarpartai. Karena itu, pembentukan AKD dilakukan paling akhir. ‘’Nanti parpol yang menentukan,’’ jelasnya.

(bj/cho/zim/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia