Kamis, 20 Feb 2020
radarbojonegoro
icon featured
Lamongan

Menurun, Tapi Jumlah Pom Mini Masih Tinggi

26 Agustus 2019, 11: 15: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

MASIH MARAK : Salah satu pom mini di Lamongan. Pendiriannya turun tapi jumlahnya masih banyak.

MASIH MARAK : Salah satu pom mini di Lamongan. Pendiriannya turun tapi jumlahnya masih banyak. (Anjar D. Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan - Pendirian pom mini (pertamini) oleh masyarakat Lamongan masih tinggi. Tapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat mengklaim jumlahnya menyusut disbanding tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 97 unit. Sedangkan pada kurun waktu yang sama tahun lalu mencapai 123 unit. “Ada penurunan meski tidak signifikan, sesuai laporan petugas lapangan,” kata Kepala Disperindag Lamongan, M. Zamroni kemarin (25/8).

Menurut dia, data ini mengacu dari laporan dari masing-masing paguyuban. Karena pemilik usaha tidak berkewajiban melapor ke dinas. ‘’Data itu sesuai estimasi dari paguyuban,’’ ujarnya.

Terkait maraknya pendirian pom mini, Zamroni memaklumi. Karena harga membuka gerai tersebut cukup terjangkau. Antara Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta. Sedangkan untuk pertashop, yakni pom mini milik pertamina resmi harganya cukup tinggi, sekitar Rp 100 juta. “Kalau yang dari pertamina, keamanan dan harganya juga dihandle pihak sana,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pemilik tidak wajib melaporkan pendiriannya. Sebab, sesuai aturan pom mini tidak diperbolehkan. Selain minim perlindungan, juga minim keselamatan bagi konsumen. Selang bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan tidak dilakukan pengukuran secara berkala. ‘’Tapi, karena jumlah pendirian semakin marak, sehingga Pertamina menyerahkan kepada pemerintah setempat mengacu pada UU nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah,’’ terangnya.

Meski begitu, lanjut dia, pemerintah belum mengeluarkan izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum skala kecil tersebut. Alasannya belum ada landasan hukum, dan tidak berani mengeluarkan izin karena bersentuhan pada keamanan konsumen.  “Kita hanya meminta pemilik menyediakan  Alat pemadam api ringan(APAR),” katanya.

Atas dasar itu, kata Zamroni, pemkab tidak bisa melarang dan menghentikan pendiriannya. Meski begitu, dia memastikan petugasnya selalu memantau ke lapangan. Agar pemilik memperhatikan keamanan konsumen dengan menyediakan APAR. Dan diharapkan keberadaan pom mini memang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ada komunikasi terkait harga dan jumlah takarannya. Karena pemkab hanya membantu komunikasi dengan pemilik terkait keamanan. ‘’Sedangkan takaran dan harga, kewenangan konsumen dan penjual. Berbeda dengan SPBU milik pertamina. Untuk takaran dan harga sudah diatur. Sehingga apabila terjadi selisih bisa langsung melapor,’’ paparnya.

(bj/rka/feb/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia