Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Blora
Pilkades Marak Money Politics

Bupati: Money Politics Semakin Jor-joran

24 Agustus 2019, 11: 15: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

DITETAPKAN : Bupati Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD Blora menandatangani penetapan P-APBD 2019.

DITETAPKAN : Bupati Djoko Nugroho dan pimpinan DPRD Blora menandatangani penetapan P-APBD 2019. (MAHFUD MUNTAHA/JAWA POS RADAR BLORA)

Share this      

BLORA, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora menilai, pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 4 Agustus lalu banyak money politics atau politik uang. Hal ini terungkap dalam pandangan umum fraksi saat rapat paripurna penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019 kemarin (23/8).

’’Oleh karena itu fraksi berharap agar pemkab berupaya meminimalkan upaya money politics,’’ ujar Juru Bicara Fraksi DPRD Siswanto.

Menanggapi penilaian fraksi tersebut, Bupati Blora Djoko Nugroho menyatakan, praktik money politics sulit diprediksi akan berakhir. Bahkan bupati menilai semakin lama praktik money politics semakin jor-joran (bersaing). ’’Hampir merata,’’ katanya.

Djoko juga menyinggung terkait pelaksanaan Pilkades Tutup Kecamatan Tunjungan, yang diklaim menjadi desa tanpa money politics. Menurut bupati, di desa itu tetap ada praktik money politics. ’’Tetap (ada) money politics diem-diem,’’ ujarnya. 

Memang, lanjut dia, awalnya ada kesepakatan tanpa money politics. Tapi setelah itu tetap ada. ’’Saya tahu,’’ imbuhnya sembari disambut tawa peserta sidang.

Menurut dia, praktik money politics bisa menjadi sumber konflik. Karena dengan gaji yang tidak seberapa, calon kepala desa (cakades) harus rela memberikan uang hingga Rp 500 ribu per orang. ’’Lha, habisnya berapa,’’ ujarnya heran. 

Dia melanjutkan, itu bukan saja cakades yang memiliki lawan, bahkan cakades yang calon tunggal atau yang melawan istrinya, tetap mengeluarkan banyak uang. Antara lain, untuk menyediakan hadiah berupa sepeda dengan jumlah yang banyak agar warga mau mencoblos. Hal itu diungkapkan bupati yang menyindir pelaksanaan Pilkades Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban. ’’Buat apa itu. Belum lagi masih memberikan uang bensin kepada masyarakatnya,’’ tukasnya. 

Yang pasti, lanjut dia, semakin kecil lingkupnya, semakin jor-joran dananya. Bisa memberikan satu orang Rp 100 ribu sampai Rp 400 ribu. ’’Gak mungkin dong dia tidak mengembalikan,’’ ujarnya. 

Bukan hanya pelaksanaan pilkades, bupati juga menyinggung dalam pelaksanaan pemilihan legislatif. Menurut dia juga melakukan money politics. Bahkan dalam forum itu bupati menanyakan berapa yang dihabiskan para anggota dewan saat pileg kemarin. ’’Jadi dewan habis berapa?’’ ujarnya saat menanyakan kepada salah satu anggota DPRD. ’’Masuk akal nggak dengan pendapatan dewan 5 tahun, masuk nggak? Tidak masuk akal,’’ ujarnya.

Untuk mengganti pengeluaran selama pencalonan caleg itu, lanjutnya, baru bisa terpenuhi pada gaji tahun ketiga. ’’Itu belum lagi tujuh belasan sedekah bumi. Dari mana coba?’’ tanyanya dengan nada menyindir.

Sehingga bupati menilai, yang menciptakan budaya money politics adalah dari diri sendiri. ’’Bibit korupsi berasal seperti ini,’’ imbuhnya. 

Sementara itu, rancangan peraturan daerah (raperda) P-APBD 2019 telah ditetapkan dalam rapat paripurna tersebut. Kemudian dalam tiga hari ke depan akan dilakukan pengajuan ke provinsi. Untuk kemudian dilakukan evaluasi.

(bj/fud/feb/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia