Kamis, 23 Jan 2020
radarbojonegoro
icon-featured
Bojonegoro

Serukan Komite Ketenagakerjaan

24 Agustus 2019, 10: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

SEKTOR TEMBAKAU: Para pekerja di salah satu perusahaan rokok di Jalan Ahmad Yani, Bojonegoro ketika pulang, kemarin (23/8). Data disperinaker, tingkat pengangguran mencapai 23 ribu orang.

SEKTOR TEMBAKAU: Para pekerja di salah satu perusahaan rokok di Jalan Ahmad Yani, Bojonegoro ketika pulang, kemarin (23/8). Data disperinaker, tingkat pengangguran mencapai 23 ribu orang. (M. NURCHOLISH/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pengentasan pengangguran di Bojonegoro diperlukan koalisi atau komite ketenagakerjaan. Dorongan itu setelah beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) menilai penanangan pengangguran diperlukan kerja sama pemkab, DPRD, dan semua stakeholder.

Dorongan itu setelah angka pengangguran di Kota Ledre cukup besar. Institute Development of Society (IDFoS) Bojonegoro merilis, berdasar data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinperinaker) Bojonegoro masih ada sekitar 23.000 pengangguran.

Direktur IDFoS Joko Hadi Purnomo mengungkapkan, bahwa koalisi ketenagakerjaan itu diisi beragam organisasi masyarakat. “Di antaranya Fatayat NU, Muslimat NU, PCNU, PD Aisyiah, PD Muhammadiyah, AJI Bojonegoro, dan masih banyak lagi lapisan masyarakat ikut koalisi tersebut,” jelasnya di sela pertemuan koalisi ketenagakerjaan Bojonegoro kemarin (23/8).

Koalisi tersebut akan merumuskan beberapa usulan atau rekomendasi untuk pemkab dan DPRD agar bisa mengentaskan pengangguran dengan tepat. Termasuk kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran.

Beberapa usulan, kata Joko, sapaan akrabnya, yakni diperlukan peraturan atau regulasi terkait pelatihan kerja inklusif, database tenaga kerja berbasis digital, serta peta jalan (roadmap) mengenai pelatihan ketenagakerjaan berkelanjutan.

Selama ini, IDFoS mengamati hanya 17,8 persen pencari kerja yang terdaftar dari total pengangguran terbuka sebanyak 23.895 orang. Faktor-faktor penyebab pencari kerja tidak mendaftar di antaranya mekanisme mendaftarkan diri sebagai pencari kerja (kartu kuning) tidak sederhana dan belum online. Serta, belum optimalnya sosialisasi pemerintah tentang pendataan angkatan kerja yang menganggur.

“Dan syarat-syarat pendaftaran kerja sebagian perusahaan tidak mewajibkan melampirkan kartu kuning. Sehingga perlu adanya pengelolaan database ketenagakerjaan berbasis digital yang memudahkan masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengatakan, rekomendasi-rekomendasi itu akan jadi bahan masukan di dalam pembahasan raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Saat ini, prosesnya masih menyusun naskah akademik. Sebab raperda tersebut termasuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018.

“Nantinya tentu akan melibatkan banyak pihak untuk membahas raperda tersebut, setelah menyusun naskah akademik, kemudian melakukan pembentukan pansus,” tuturnya.

Adapun urgensi raperda berguna agar ke depannya ada payung hukum memberikan hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Sebab, ia menilai di lapangan banyak kasus sengketa kerja tidak terlaporkan karena banyak mekanisme dan kebanyakan tidak paham bagaimana cara melaporkannya.

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Bojonegoro Agus Supriyanto mengatakan langkah-langkah terdekat mengurangi jumlah pengangguran adalah menyelenggarakan job fair. Rencananya Oktober mendatang. Ditargetkan 10.000 lowongan pekerjaan dibuka pada acara tersebut.

“Saat ini kami masih proses berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai daerah untuk acara job fair tersebut, pun kami menunggu P-APBD disahkan,” kata mantan kabag hukum pemkab tersebut.

Dinperinaker, kata Agus, menggelar berbagai pelatihan kerja maupun wirausaha. Pelatihan diadakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

(bj/gas/rij/yan/cho/min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia