Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Blora
20 Bangku Anggota Dewan Kosong

Paripurna P-APBD Hanya Dihadiri 25 Anggota Dewan

23 Agustus 2019, 11: 25: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

KOSONG: Sebanyak 20 anggota DPRD Blora izin dalam paripurna, sehingga banyak bangku kosong.

KOSONG: Sebanyak 20 anggota DPRD Blora izin dalam paripurna, sehingga banyak bangku kosong. (M. Mahfudz Muntaha / Radar Blora)

Share this      

BLORA, Radar Bojonegoro - Rapat paripurna DPRD Blora sepi peserta kemarin (22/8). Dari 45 anggota dewan yang ada, hanya 25 orang yang hadir dalam rapat penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) 2019 tersebut. Meski memenuhi kuorum dan sidang bisa dilaksanakan, namun ada 20 wakil rakyat yang absen dalam sidang itu. 

’’Semua anggota DPRD yang tidak hadir dalam paripurna ini karena izin,’’ kata pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Blora Bambang Susilo.

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam sidang tersebut  mengatakan, proses penyusunan P-APBD Blora 2019 telah mendekati tahap akhir. Setelah ditandatangani nota kesepakatan tentang kebijakan umum P-APBD 2019 antara pemkab dengan DPRD Blora. Serta tentang prioritas dan plafon anggaran sementara P-APBD pada 12 Agustus lalu. ’’Hari ini (kemarin, Red) telah masuk pada tahap penyampaian nota keuangan rancangan P-APBD,’’ ujarnya. 

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, diharapkan seluruh proses penyusunan P-APBD dapat diselesaikan. Sehingga dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda). ’’Agar semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan,’’ terangnya.

Pendapatan daerah pada P-APBD 2019 sebesar Rp 2,17 triliun naik 3,2 persen menjadi Rp 2,24 triliun. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp 200 miliar menjadi Rp 218 miliar atau naik 9 persen. Kemudian dana perimbangan tetap Rp 1,49 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 484,94 miliar bertambah 10,7 persen menjadi Rp 536,77 miliar.

Sedangkan belanja daerah sebelum perubahan  Rp 2,21 triliun  naik  4 persen menjadi Rp 2,3 triliun. Pembiayaan daerah sebesar Rp 44,37 miliar menjadi Rp 63,86 miliar atau 44 persen. Anggaran pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 6,5 miliar.

’’Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa struktur anggaran dalam rancangan P-APBD mengalami defisit sebesar Rp 57,36 miliar,’’ ujar Djoko.

Namun, terang dia, defisit ini ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, sebesar Rp 57,36 miliar. ’’Sehingga secara riil, rancangan P-APBD memiliki silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar nihil,’’ paparnya. 

Setelah penyampaian nota penjelasan oleh bupati, hari ini (23/8) akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi. Sebelumnya dibahas di setiap komisi.

(bj/fud/feb/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia