Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Blora

Pembahasan Raperda BPH di Malang Belum Tuntas

22 Agustus 2019, 11: 05: 59 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

PEMBAHASAN: Pansus 1 saat melakukan pembahasan raperda BPH di Savana Hotel & Convention pada 18-21 Agustus 2019. 

PEMBAHASAN: Pansus 1 saat melakukan pembahasan raperda BPH di Savana Hotel & Convention pada 18-21 Agustus 2019.  (MAHFUDZ MUNTAHA/Jawa Pos Radar Blora)

Share this      

BLORA, Radar Bojonegoro - Raperda Perseroan Daerah (Perseroda) Blora Patra Hulu (BPH) dibahas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setepat sejak Minggu (18/8) di Malang. Hingga kemarin (21/8) belum selesai. Masih ada dua pasal yang belum tuntas.

Ketua Pansus 1, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, pembahasan perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan dan Pendirian PT BPH itu merubah penyebutan saja. Dari BUMD menjadi Perseroda. 

Di dalam Raperda tersebut, juga dibahas terkait efisiensi untuk setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya mengaku tidak merubah komposisi pasal dalam perda tersebut. ''Hanya saja dalam pembahasan itu masih menyisakan dua pasal yang butuh pembahasan lagi,'' ujar politisi PPP itu.

Achlif enggan menjabarkan dua pasal yang masih perlu pembahasan itu. Tapi dia memastikan tidak ada kaitannya dengan nominal. ''Itu hanya angka saja, sehingga butuh perhatian lebih,'' ujarnya saat dihubungi lewat telepon seluler. 

Dia mengaku, dua pasal itu membutuhkan analisa dan penyesuaian. Untuk penyelesaian dua pasal itu, pihaknya akan kembali melakukan pembahasan hari ini (22/8) di Blora dengan pihak-pihak yang ikut melakukan pembahasan di Malang. ''Pembahasannya dilakukan di kantor DPRD pukul 13.00,'' ungkapnya.

Terkait kepemilikan saham, lanjut dia, masih tetap pada posisi 99,98 Persen milik daerah dan sisanya milik umum. Di dalam komposisi kepemilikan saham ada dua pihak. Yakni Pemkab Blora dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia(KPRI). 

Dalam perubahan perda itu, menurut dia, tidak berpengaruh pada kerjasama yang dijalin antara PT BPH dengan pihak Investor. ''Itu sudah masuk hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Tidak masuk dalam ranah DPRD,'' tandasnya. 

Pihaknya menekankan, dalam pembahasan raperda tersebut tidak ada subtansi PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Seluruh BUMD melakukan perubahan itu. Tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengamankan atau ada unsur menyembunyikan sesuatu dan berpotensia merugikan keuangan daerah. ''Saya bertanggung jawab penuh tidak ada muatan apapun,'' tandasnya.

Terpisah, Dirut PT BPH Imam Mukhiyar mengaku, kapasitasnya dalam pembahasan Raperda Perseroda PT BPH sebagai narasumber saja. Yakni sebagai pertimbangan dalam pembahasan raperda tersebut. 

''Kami sebagai user, akan menjalankan apa yang telah menjadi keputusan,'' tandasnya. 

Dia mengaku, tidak ingin berpolemik dalam pembahasan raperda tersebut. ''Kami konsentrasi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang masih tersisa satu tahun ke depan,'' ujarnya.

Ada empat raperda yang dibahas di Savana Hotel & Convention Malang pada 18 sampai 21 Agustus 2019. Yakni, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora, Perusahaan Umum Daerah Wira Usaha, Penanggulangan HIV dan Aids, serta Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada BUMD Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

(bj/fud/feb/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia