Sabtu, 25 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Blora

Kades Dilantik tanpa SK Bupati

19 Agustus 2019, 13: 51: 16 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

APARATUR DESA: Bupati melantik kades incumbent yang terpilih. Namun, belum menerbitkan SK.

APARATUR DESA: Bupati melantik kades incumbent yang terpilih. Namun, belum menerbitkan SK. (M. Mahfudz Muntaha/Jawa Pos Radar Blora)

Share this      

BLORA, Radar Bojonegoro - Kepala desa (kades) incumbent atau petahana yang kembali terpilih, dilantik bersamaan hari kemerdekaan, Sabtu (17/8). Sebanyak 105 calon kepala desa (cakades) dilantik oleh Bupati Djoko Nugroho.

Namun, dalam pelantikan serentak di momen bersejarah itu, tidak bersamaan dengan surat keputusan (SK) bupati. Mereka hanya dilantik secara seremonial yang dibarengkan hari kemerdekaan.

Sebab, masa jabatan kades petahana itu habis 19 September nanti. Kades hanya melakukan pengambilan sumpah. Setelahnya, seremonial tanda tangan berita acara.

Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Heri Agung Susanto mengatakan, saat pelantikan, SK bupati belum ada. ’’Nanti SK akan dikirimkan melalui kades terpilih,’’ ujarnya.

Pengiriman SK nantinya, lanjut Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Blora, tentu dengan tembusan badan perwakilan desa (BPD), camat, dan dinas terkait atau bagian hukum sebagai penghimpun keputusan. Hanya, pihaknya belum bisa memastikan waktu penyerahan SK. ’’Mungkin secepatnya dari pemdes,’’ ujarnya.

Kades Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban, Pasrah membenarkan, dalam pelantikan bersamaan momen 17 Agustus belum ada SK bupati. ’’Kami belum menerima SK,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Pasrah memperkirakan SK itu baru akan diberikan bebarengan dengan pelantikan kades baru pada 19 September. Karena pelantikan kades dijadwalkan tiga tahap. Pertama untuk kades incumbent terpilih pada 17 Agustus. Dilanjutkan 19 September bagi kades baru saja terpilih tahun ini. Berikutnya pada 9 Desember.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Hariyanto belum memberikan jawaban terkait pemberian SK tersebut. Termasuk Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Dwi Edy Setiawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesat pendek, belum memberikan jawaban.

(bj/fud/rij/bet/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia