Minggu, 17 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Sebagai Dana Tidak Terduga

1,3 Triliun Jadi Silpa

Digunakan APBD Induk 2020

13 Agustus 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 sudah ditetapkan kemarin (12/8). Penetapan tersebut tetap menempatkan dana sebesar Rp 1,3 triliun pada anggaran tidak terduga.

’’Awalnya Rp 1,4 triliun. Namun, setelah dilakukan pembahasan, berhasil diserap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp 100 miliar. Jadi, saat ini sisa Rp 1,3 triliun,’’ kata juru bicara badan anggaran (banggar) DPRD Lasuri saat ditemui usai penetapan APBD perubahan kemarin (12/8).

Politikus PAN itu melanjutkan, dana itu awalnya memang tidak ada yang mau menyerap. Namun, setelah dilakukan pembahasan dengan pemkab, sejumlah OPD siap melakukan penyerapannya. Dana Rp 100 miliar itu diserap hampir semua OPD secara merata. ’’17 OPD yang menyerapnya. Salah satunya adalah untuk menambah tunjangan honorer,’’ jelas politikus asal Kecamatan Baureno itu.

Menurut Lasuri, dana itu sebelumnya akan ditempatkan sebagai dana cadangan. Namun, nilainya terlalu besar. Sehingga, tidak bisa ditempatkan sebagai dana cadangan. Akhirnya, ditempatkan sebagai dana tidak terduga.

Dana tersebut tidak akan bisa digunakan dalam APBD perubahan tahun ini. Namun, dana itu nantinya baru bisa digunakan dalam APBD Induk 2020 mendatang. Itu pun setelah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah ditetapkan dalam APBD perubahan, APBD Bojonegoro tahun ini mencapai Rp 7,1 triliun. Itu karena ada sejumlah penambahan dalam APBD induk tahun ini. APBD induk tahun ini adalah Rp 4,8 triliun. Kemudian, ada tambahan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2018 lalu sebesar Rp 2,1 triliun. Selain itu, juga ada tambahan Rp 400 miliar dana bagi hasil (DBH) migas. Sehingga, totalnya menjadi Rp 7,1 triliun.

Lasuri menjelaskan, OPD harus berusaha maksimal agar anggaran sebesar itu bisa terserap dengan maksimal. Sehingga, silpa tahun depan tidak besar. Sebab, posisi saat ini serapan anggaran masih minim. ’’Penyerapan harus lebih maksimal,’’ ujar Lasuri.

Ketua DPRD Sigit Kushariyanto menambahkan, pihaknya sudah berusaha agar surplus anggaran sebesar Rp 1,4 triliun diserap lebih banyak. Namun, hingga akhir pembahasan hanya Rp 100 miliar itu yang terserap. ’’Pertimbangannya karena waktu,’’ tutur politikus Partai Golkar itu.

Dia menjelaskan, pelaksanaan APBD perubahan secara maksimal hanya tiga bulan. Jika OPD dipaksa menyerap anggaran terlalu besar, dikhawatirkan tidak akan mampu. Selain itu, pembahasan kemarin juga harus segera diselesaikan. ’’Karena masa tugas DPRD akan segera berakhir,’’ jelasnya.

Pria asli Dander itu menuturkan, dana tidak terduga tidak bisa digunakan tahun ini. Itu baru bisa digunakan pada APBD 2020 mendatang. Sebab, sudah masuk silpa tahun ini. ’’Itu kan sudah silpa jadi ya bisanya digunakan tahun depan,’’ terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengatakan bahwa pembahasan dana tidak terduga sebesar Rp 1,3 triliun sudah tidak ada masalah. Pemkab dan DPRD sudah menyetujui dana itu.

Selain itu, transfer DBH migas sebesar Rp 400 miliar itu masih belum terealisasi. Namun, itu sudah dipastikan terlaksana tahun ini. Sebab, sudah ada kepastian dari Kementerian Keuangan.

(bj/zim/rij/yan/ai/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia