Senin, 09 Dec 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Seluruhnya Diganti ASN

Status GTT – PTT Dihapus

09 Agustus 2019, 13: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Kabar gembira bagi para guru honorer, guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT). Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) berencana menghapus status guru dan pegawai sukwan tersebut. Status mereka akan dinaikkan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Disdik Tuban Nur Khamid mengatakan, saat ini pemerintah secara bertahap menaikkan status GTT – PTT menjadi ASN. Direncanakan mulai 2020, tak ada lagi istilah GTT – PTT di dunia pendidikan tanah air, termasuk di Tuban. ‘’Nantinya seluruh guru berstatus ASN. Di dalamnya ada PNS (pegawai negeri sipil) dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Statusnya lebih jelas dan terhormat,’’ tegas dia.

Mantan sekretaris Disdik Tuban ini mengatakan, berdasarkan sosialisasi Kemenpan RB untuk seluruh institusi pendidikan, rencana ke depan satu instansi pendidikan memiliki komposisi 70 persen P3K dan 30 persen PNS. Meski demikian, tak lantas seluruh honorer langsung diangkat menjadi P3K atau PNS. Pengangkatan mereka tetap melalui proses. ‘’Pegawai di atas usia 35 tahun diikutkan tes P3K. Untuk usia di bawahnya bisa ikut tes PNS,’’ jelas dia.

Meski sama-sama berstatus pegawai pemerintahan ada perbedaan signifikan antara status PNS dan P3K. Berdasarkan pasal 21 Undang – Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS dan P3K memiliki hak yang sama untuk mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, dan perlindungan. Yang membedakan, PNS mendapat hak pengembangan kompetensi dan jaminan masa tua (pensiun). ‘’Keperluan P3K langsung dipenuhi negara,’’ tegas dia.

Nur Khamid lebih lanjut mengatakan, baik PNS maupun ASN memiliki kewajiban yang sama. Bocorannya, seleksi P3K diagendakan digelar tiap tahun sesuai kebutuhan masing-masing institusi. Ke depan, kata Nur Khamid, seleksi P3K tak lagi untuk guru honorer K2. Namun, untuk seluruh guru dan masyarakat luas. ‘’Untuk teknisnya menunggu kepastian dari Kemenpan RB. Seleksi menunggu usulan dari masing-masing disdik, tapi wewenang sepenuhnya pada  kementerian,’’ ujar dia.

Mantan kepala SMAN 1 Soko ini mengatakan, penghapusan status GTT -  PTT dimulai tahun depan hingga 2024. Mengingat seleksi P3K digelar setelah tes CPNS pada akhir tahun, diharapkan seluruh tenaga pendidik mulai menyiapkan diri agar lolos seleksi tersebut. ‘’Guru honorer senior yang tak bisa ikut PNS karena terbentur usia tak perlu berkecil hati, karena bisa ikut seleksi P3K,’’ jelas dia.

Dengan status tersebut, diharapkan mampu memotivasi para tenaga pendidik untuk lebih maksimal dalam mendedikasikan diri untuk memajukan dunia pendidikan di Bumi Wali. ‘’Tujuan akhirnya untuk menciptakan pendidikan lebih nyaman dan layak,’’ pungkas dia.

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia