Sabtu, 24 Aug 2019
radarbojonegoro
icon featured
Advertorial

Perketat Pengawasan Cukai Ilegal

06 Agustus 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

DIAWASI: Para pekerja pabrik rokok di Lamongan sedang bekerja. Hanya pabrik rokok legal/bercukai yang boleh beroperasi di Lamongan.

DIAWASI: Para pekerja pabrik rokok di Lamongan sedang bekerja. Hanya pabrik rokok legal/bercukai yang boleh beroperasi di Lamongan. (BAHTIAR FEBRIANTO/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan - Bagi produsen rokok tanpa cukai, memperjualbelikan produknya mungkin tidak hanya untuk menghindari pembayaran cukai. Namun lebih dari itu, konsumen, bahkan masyarakat secara luas turut dirugikan. Mereka beresiko mengkonsumsi rokok dengan kadar nikotin, mill dan tar yang melebihi batas, sehingga sangat membahayakan kesehatan. Sementara bagi masyarakat secara luas, berarti menutup peluang bisa mendapatkan manfaat dari hasil pembayaran cukai rokok oleh produsen, termasuk menerima dampak sebagai perokok pasif.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan, di Lamongan, cukai yang dibayarkan produsen rokok, kembali kepada daerah. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang keperluan bagi kepentingan masyarakat. Seperti bantuan sarana produksi dan ternak bagi kelompok pembudidaya ternak kambing dan ayam petelur di sekitar daerah pertanian tembakau. Juga bantuan benih ikan dan perangkatnya juga diberikan untuk usaha perikanan dengan media terpal.

Di bidang kesehatan, dana cukai juga digunakan untuk pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru, pengadaan sarana prasarana pencegahan penyakit menular, serta pengadaan alat kesehatan dan saranan prasarana kesehatan di puskesmas. ‘’Lewat dana cukai pula, bisa melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Ngimbang dan RSUD dr Soegiri,’’ ujarnya .

DITINDAK: Satpol PP Lamongan gencar melakukan operasi rokok illegal/tanpa cukai.

DITINDAK: Satpol PP Lamongan gencar melakukan operasi rokok illegal/tanpa cukai. (BAHTIAR FEBRIANTO/JAWA POS RADAR LAMONGAN)

Selain itu, industri kecil menengah di daerah penghasil tembakau juga menerima pelatihan konveksi, perbengkelan, membatik dan tenun ikat. Untuk Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (IPRT) juga dibantu dari dana ini.

Bagi petani tembakau, manfaat yang diterima mereka berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha tani baik untuk kegiatan produksi, panen , maupun paska panen.

Karena itu, lanjut Agus, Pemkab Lamongan gencar melakukan pengawasan, penindakan dan sekaligus sosialisasi terhadap peredaran rokok tanpa cukai, atau yang sering dikenal dengan rokok polosan.

Hasil pengawasan tahun lalu, pelanggaran peredaran rokok tanpa cukai banyak ditemukan di pengecer dan warung-warung kecil. Sementara pedagang menengah ke atas sudah lebih patuh, dan tidak ditemui pelanggaran. Meski demikian, pengawasan dan sosialisasi akan terus digencarkan di semua segmen pedagang. Karena ada ancaman hukuman yang cukup berat dari pelanggaran ini. ‘’Undang-undang nomor 39/2017 tentang Cukai mengatur pidana paling lama lima tahun bagi penjualan rokok tanpa cukai. Sementara pasal 29 mengatur denda hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar,’’ terangnya.

(bj/feb/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia