Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Untuk Biaya Pilkada 2020

Usul Rp 69 Miliar, ‘’Ditawar’’ Rp 54 Miliar

26 Juli 2019, 14: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

TUBAN - Usulan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban mencapai Rp 69 miliar, dinilai terlalu besar oleh pemkab setempat.

Berdasar hasil pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2020, Pemkab Tuban hanya mampu merealisasikan usulan anggaran pilkada yang diajukan KPUK sebesar Rp 54 miliar. Sesuai yang tercantum dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2020.

Kabag Humas Pemkab Tuban Rohman Ubaid mengatakan, tidak semua usulan anggaran yang diajukan KPUK dipenuhi. Sebab, pemkab juga memiliki standar penilaian sendiri terkait kebutuhan anggaran pilkada yang diajukan penyelenggara pemilu. Standar itulah yang kemudian menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.

‘’Jadi, ini (revisi pengajuan anggaran pilkada, Red) adalah bagian dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemkab,’’ terang Ubaid, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (25/7).

Dia kemudian menunjukkan pos-pos kegiatan kepemiluan yang dinilai bisa dirampingkan, sehingga anggaran yang dibutuhkan semakin efisien. Itu bukan berarti usulan yang diajukan KPUK tidak realistis. ‘’Ini terkait efektifitas dan efisiensi anggaran,’’ tegas mantan camat Kerek dan Jenu itu.

Diakui Ubaid, kebutuhan anggaran Pemkab Tuban untuk pembangunan  tahun depan masih cukup besar menyusul banyaknya proyek-proyek strategis yang harus segera dituntaskan. Sehingga, anggaran yang ada harus dibagi dengan baik. ‘’Pilkada jalan, pembangunan proyek-proyek strategis juga berlangsung, sehingga semua berjalan seimbang,’’ tandasnya.

Divisi Perencanaan dan Data KPUK Tuban M. Nurkhib mengatakan, tugas dan tanggung jawak KPUK hanya mengusulkan anggaran yang dibutuhkan. ‘’Kita hanya mengusulkan. Apakah disetujui atau tidak, itu kewenangan pemkab,’’ katanya.

Tentu, dengan usulan mencapai Rp 69 miliar, yang kemudian direalisasi Rp 54 miliar tersebut, maka KPUK akan melakukan penyesuaian.

Disinggung terkait pos-pos kegiatan yang dikepras, Rokib menyampaikan, di antara pos anggaran kegiatan yang dihemat adalah honor untuk penyelenggara pemilu. Seperti anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

‘’Awalnya kita usulkan ada kenaikan honor di atas honorarium yang ditetapkan Kementerian Keuangan, karena standar honorarium itu di-teken pada 2016, tapi pemkab tetap menyesuaikan dengan aturan Kemenkeu,’’ tandasnya.

Sekadar diketahui, KPU RI memastikan pelaksanaan pilkada serentak  berlangsung pada 23 Ssptember 2020. Hanya, kapan tahapan pilkada dimulai, KPU RI belum merilis jadwal tahapannya.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia