Rabu, 29 Jan 2020
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal

Kades Glondonggede Dituntut 2,5 Tahun

17 Juli 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (DOKUMENTASI JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

TUBAN – Kades nonaktif Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo Kastur dituntut hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi dana bantuan hibah dari PT Holcim tersebut  dibacakan  jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tuban Radityo dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (15/7).

Radit, sapaan akrabnya menyampaikan, terdakwa secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU, yakni melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

‘’Terdakwa kita tuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara dan uang pengganti Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara,’’ kata jaksa yang berdomisili di Bojonegoro itu.

Atas tuntutan JPU, terdakwa  mengajukan pledoi dalam sidang lanjutan Senin (22/7) depan. ‘’Terdakwa akan mengajukan pembelaan,’’ tandas Radit.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa diduga menggelapkan dana kas desa dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2016. Terdakwa diduga merugikan negara senilai Rp 100 juta. Penggelapan bermula saat pemdes setempat mendapat bantuan dana pembangunan kantor desa setempat dari PT Holcim sebesar Rp 157,2 juta. Nominal tersebut sesuai RAB yang diajukan pemdes untuk pembangunan aset desa. Pembangunan aset desa tersebut ternyata hanya menghabiskan Rp 50 juta untuk pembangunan satu ruangan kantor desa. Itu berarti silpa aset desa tersebut Rp 107 juta.

Dari jumlah tersebut, Kastur hanya mengembalikan dana sebesar Rp 7 juta yang kemudian dimasukkan ke kas desa. Sisanya sebesar Rp 100 juta dibawa tersangka yang saat itu masih menjabat kepala desa. Kepada warga, awalnya Kastur mengaku akan menggunakan anggaran tersebut untuk keperluan pembangunan lainnya. Namun, hingga dua tahun pertanggungjawaban uang sisa tersebut tak jelas.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia