Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Terkait Kegiatan Ultah dan Pemilihan Pengurus

Pemkab Tuban Dituding Intervensi Kelenteng

11 Juli 2019, 15: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

JELANG ULTAH: Ratusan lilin berbagai ukuran menyemarakkan TITD Kwan Sing Bio Tuban menjelang ultah Kwan Sing Tee Koen.

JELANG ULTAH: Ratusan lilin berbagai ukuran menyemarakkan TITD Kwan Sing Bio Tuban menjelang ultah Kwan Sing Tee Koen. (CANGGIH PUTRANTO/JAWA POS RADAR TUBAN)

Share this      

TUBAN - Keterlibatan Pemkab Tuban yang terlalu jauh mengintervensi rumah tangga Tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban diungkap ketua penilik demisioner kelenteng Alim Sugiantoro.

Dikatakan dia, seminggu terakhir pemkab setempat mengeluarkan dua surat yang mengobok-obok tempat ibadah tri darma (Konghuchu, Tao, dan Buddha) ini.

Pertama, surat bernomor 220/3782/414.205/2019 tertanggal 4 Juli. Surat yang ditandatangani Sekda Tuban Budi Wiyana tersebut meminta kelenteng menunda pelaksanaan kegiatan ulang tahun (ultah) Kongco Kwan Sing Tee Koen hingga terbentuknya kepengurusan kelenteng. Ultah ke-1859 dewa utama yang disembah kelenteng setempat tersebut diagendakan pada 26 Juli mendatang.

Alim membeberkan, dalam surat tersebut, pemkab menjadikan konflik internal kepengurusan kelenteng yang tidak kunjung selesai sejak kepengurusan periode 2009-2012 jadi pertimbangan ''menghentikan'' kegiatan ultah. Pertimbangan lain, agar konflik tidak berkelanjutan dan berakibat lebih luas. Serta, menjamin rasa aman dan damai kepada umat dan masyarakat Tuban.  

Alim menerangkan, mundurnya agenda pemilihan pengurus/penilik kelenteng yang berlarut-larut tersebut karena dipicu gugatan perdata Tan Ming Ang, sekretaris pengurus demisioner terkait pelantikan pengurus. Kasus tersebut baru berkekuatan hukum menyusul keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 2018.  

Karena itu, dia menegaskan, ultah Kongco Kwan Sing Tee Koen tidak ada kaitannya dengan kepengurusan, namun murni kegiatan keagamaan yang menjadi tanggung jawab umat untuk merayakan.  Alim juga menilai pemkab salah kalau menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan.  

Terkait kegiatan ultah, dia menyampaikan, tempat ibadah yang menghadap Laut Jawa ini sudah menyebarkan sepuluh ribu undangan plus mengeluarkan uang muka sekitar Rp 500 juta untuk artis, hiburan, perlengkapan, dan lainnya. ''Kalau ultah dibatalkan, tidak hanya umat yang dirugikan, panitia juga harus menanggung uang segitu banyak yang telanjur dibayar,'' tandas pria bernama etnis Tionghoa Liem Tjeng Gie ini.

Alim mengatakan, ultah Kwan Sing Tee Koen tidak hanya menjadi kegiatan tahunan internal kelenteng, namun juga agenda wisata Jatim. Setiap tahun, ribuan wisatawan dan umat tri darma dari berbagai daerah di Indonesia hadir untuk sembahyang.  

Kebijakan pemkab berikutnya yang mengintervensi rumah tangga kelenteng, ungkap Alim, terkait mengundang seluruh umat di Pendapat Kridomanunggal pada Minggu (14/7). Dalihnya memfasilitasi pertemuan umat. Dijelaskan dia, dalam surat bernomor 220/3824/414.205/2019 tertanggal 5 Juli dan ditandatangani sekda tersebut, pemkab menginsyaratkan umat untuk menggelar pemilihan pengurus dan penilik kelenteng di pendapa.

Misi terselubung undangan tersebut, terang Alim, tersirat dalam redaksional undangan. Disebutkan, pemkab berencana mempertemukan seluruh umat/anggota dan menyerahkan keputusan organisasi keagamaan kepada umat/anggota. ''Perlakukan pemkab terhadap tempat ibadah ini sudah terlalu jauh dan melampaui kewenangan,'' tegas pria yang juga ketua koordinator panitia hari besar TITD Kwan Sing Bio Tuban itu.  

Di bagian lain, Alim juga mengungkap ketidaklaziman pemkab memperlakukan tempat ibadah tri darma di Bumi Wali. Ditegaskan dia, surat undangan umat yang ditandatangani sekda tersebut dikirim kepada umat/anggota dengan kurir orang Tionghoa sendiri. ''Ini apa-apaan,'' ujar dia yang mengaku memiliki bukti kuat siapa saja orang Tionghoa yang menjadi kurir surat pemkab tersebut.

Ketika mengirimkan surat undangan pemkab, kata dia, kurir – kurir Tionghoa yang berjumlah sekitar sepuluh orang tersebut menyiarkan kepada umat/anggota kelenteng bahwa 14 Juli berlangsung pemilihan pengurus/ penilik di pendapa. Kalau pertemuan umat tersebut jadi digelar, Alim berharap pemkab konsisten dengan suratnya hanya memfasilitasi pertemuan umat/ anggota kelenteng dan tidak menggelar pemilihan pengurus/penilik.

Sekda Tuban Budi Wiyana dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban Rohman Ubaid mengatakan, pada prinsipnya surat dari sekda tersebut meminta kelenteng mempertimbangkan kembali hiburan ultah Kongco Kwan Sing Tee Koen untuk tidak ditiadakan dulu sebelum terbentuk kepengurusan definitif. Alasannya, terkait penanggung jawab kalau terjadi sesuatu. ''Untuk kegiatan utama yang sifatnya ibadah dan keumatan tidak ada masalah,'' tegas dia.

Sementara untuk undangan pertemuan umat di pendapa, Ubaid, panggilan akrabnya belum mendapat penjelasan dari sekda.

(bj/ds/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia