Jumat, 22 Nov 2019
radarbojonegoro
icon-featured
Bojonegoro

Proyek Miliaran Dimenangkan Kontraktor Luar Daerah

11 Juli 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Sejumlah kontraktor luar daerah banyak mengerjakan proyek di Bojonegoro. Rata-rata adalah proyek jalan bernilai cukup besar atau miliaran. Nilai proyeknya di atas Rp 17 miliar. Mulai kontraktor asal Malang, Sidoarjo, hingga Surabaya.

Dilansir situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek perbaikan jalan Bojonegoro-Kunci (Dander) senilai Rp 20 miliar dilaksanakan rekanan dari Surabaya. Proyek peningkatan jalan Kedungadem-Kesongo senilai Rp 18 miliar dilaksanakan rekanan dari Malang.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Bojonegoro Nur Sujito mengatakan, jumlah rekanan luar daerah yang memenangkan lelang memang banyak. Namun, tidak mayoritas. Hanya 30 persen dari keseluruhan proyek yang dilelang.

“Dari total 640 proyek yang kini dilelang hanya 30 persen yang dari luar daerah,” jelasnya.

Menurut Nur Sujito, kontraktor luar daerah mengerjakan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Bojonegoro sebenarnya tidak masalah. Sebab, proyek ini bisa diikuti seluruh rekanan di Indonesia. Sebaliknya, rekanan Bojonegoro juga bisa ikut lelang di luar daerah.

“Jika rekanan Bojonegoro mau, mereka bisa ikut lelang di daerah lain,” ujar Nur Sujito. 

Nur Sujito menambahkan, proyek APBD ini sama dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bisa dikerjakan oleh semua rekanan dari seluruh Indonesia. Salah satunya, proyek pengerjaan jalan nasional di Bojonegoro yang saat ini juga dikerjakan oleh rekanan dari Lamongan. “Tidak ada masalah soal itu,” jelasnya.

Nur Sujito memastikan proyek konstruksi tidak berjalan lambat. Pelaksanaan lelang proyek baru dimulai akhir-akhir ini karena ada perubahan aturan. Yakni aturan baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Itu terjadi di seluruh Indonesia kok. Bukan hanya di Bojonegoro,” jelasnya.

Nur Sujito menjelaskan, Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang baru harus melakukan sejumlah aturan. Yakni, tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Pada aturan itu harus dengan adanya pemeriksaan kesiapan penyedia. Mulai alat dan tenaga profesional yang dimiliki.

“Meskipun rekanan B dinyatakan menang dalam lelang, belum tentu dia nanti yang akan mengerjakan. Itu karena ada rapat persiapan pelaksanaan proyek,” tegas pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Bojonegoro ini.

Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 itu baru turun Maret lalu. Sehingga, banyak perencanaan harus diubah total. Pelaksanaan perencanaan sebenarnya akan dimulai April lalu. Namun, waktu yang tersedia tidak mencukupi. Sebab, Mei lalu ada pemilu. “Jadi, dilaksanakan usai pemilu,” jelasnya.

Meski begitu, Nur Sujito tetap yakin penyerapan anggaran proyek tahun tahun ini bisa maksimal. Namun, untuk penyerapan hingga 100 persen dia juga tidak yakin. “Itu tergantung kondisi juga,” jelasnya.

Pelaksanaan proyek harus selesai terlebih dulu. Setelah itu baru anggaran bisa diserap. Jika tidak selesai dikerjakan, penyerapan tidak akan bisa dilaksanakan. “Kalau terpasang ya kami bayar,” tegas dia.

(bj/zim/rij/yan/ai/min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia