Selasa, 12 Nov 2019
radarbojonegoro
icon-featured
Tuban

Perlu Standarisasi Penilaian Munaqosah

10 Juli 2019, 12: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

TUBAN - Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Jatim Edi Utomo mengatakan, munaqosah harus tetap jadi syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN. Itu pun dengan sejumlah catatan yang perlu dievaluasi. Baik dari prosedur hingga mekanisme pelaksanaannya. Sebab, masih ada kekurangan yang menyebabkan orang tua siswa merasa diperlakukan tidak adil.

Terkait aduan dan keluhan masyarakat, Edi menilai wajar. Dan, itu harus menjadi masukan untuk perbaikan tes munaqosah ke depannya.

Dalam pelaksanaannya, Edi merasa munaqosah masih banyak kekurangannya. Salah satunya terkait standarisasi penilaian. ‘’Saya mengapresiasi munaqosah sebagai upaya bersama agar anak-anak bisa dekat dengan agama dan kebaikan. Tapi, harus ada standarisasi yang jelas,’’ tegas dia.

Mantan ketua PD Muhammadiyah Tuban ini menegaskan, standar yang digunakan untuk tes munaqosah selama ini dari kelompok tertentu. Dia menyontohkan, ada salah satu anak didiknya ketika tes salat tidak melafalkan bacaan niat dan doa qunut (salat subuh), sehingga mendapat nilai yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). ‘’Nah, masalah khilafiyah seperti ini ke depannya harus mendapat perhatian dan dievaluasi,’’ ujar dia.

Edi lebih lanjut mengatakan, harus ada pemetaan antara siswa berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Begitu juga kemampuan pengetesnya harus terakreditasi dan jelas identitasnya. Tujuannya agar orang tua percaya terhadap lembaga dan meminimalisir protes. ‘’Jangan dimonopoli salah satu lembaga. Semakin banyak yang bisa melakukan sertifikasi semakin bagus,’’ tandas dia.

Hal lain yang perlu dievaluasi, kata Edi, Pemkab Tuban harus memfasilitasi siswa yang ngaji privat di rumah. Sebab, jumlah siswa yang ngaji di rumah cukup banyak. Sehingga, tidak menutup niat baik para ustad/ustadah yang melayani jasa les ngaji privat. ‘’Prinsipnya sertifikat keagamaan harus tetap dilanjutkan sebagai syarat masuk SMPN. Tapi memang banyak yang perlu dievaluasi dan diperbaiki,’’ ungkap ketua komite MI Muhammadiyah Panyuran, Kecamatan Palang itu.

Sekretaris majelis ekonomi dan kewirausahaan PD Muhammadyah Tuban ini menambahkan, dengan banyak masukan untuk perbaikan, maka semakin bagus untuk menciptakan suatu kebijakan yang dapat diterima seluruh masyarakat. Terlebih, saat ini, sertifikat munaqosah sebagai gerakan menciptakan generasi rabbani patut didukung karena akan menjadi investasi masa depan.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Pendidikan Tuban (FPPT) Riza Sholahuddin Habibi mengatakan, munaqosah sebagai syarat PPDB harus dipertimbangkan. Apalagi, sistem PPDB saat ini sudah menggunakan zonasi yang jelas tidak mengatur jalur lain selain jarak rumah, prestasi, dan kepindahan orang tua.

Secara pribadi, pengasuh Ponpes Ash-Shomadiyah Tuban ini mengaku mendukung Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Pendidikan Akhlak Mulia. Namun, implementasi perda tersebut tidak harus dengan tes sertifikat munaqosah. 

Gus Riza mengaku kerap mendapat aduan terkait ketidakberesan sertifikat keagamaan tersebut. Salah satunya yang membuat miris adalah aduan dari pengelola taman pendidikan Alquran (TPA) yang terpaksa tutup karena tidak ada siswa. Sebab, TPA milik pengadu tidak terdaftar sebagai lembaga munaqosah di lembaga pengembangan tilawatil Quran (LPTQ) Tuban. ‘’Ini menimbulkan ketidakadilan antar lembaga pendidikan Alquran,’’ ujarnya.

Di bagian lain, Gus Riza mengatakan, tuntutan orang tua yang mendesak munaqosah tidak lagi jadi syarat PPDB adalah hal lumrah. Sebab, ada sebagian orang tua yang merasa peraturan tersebut merugikan dan tidak adil. Seharunya, PPDB konsisten menggunakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

(bj/yud/ds/yan/min/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia