Selasa, 12 Nov 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro
Sayangkan Mutasi Berlangsung Tertutup

Mutasi Mendadak, Kebanyakan Camat

09 Juli 2019, 14: 30: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Pemerintahan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah belum genap setahun. Namun, gerbong mutasi sudah bergerak tiga kali. Terakhir, kemarin (8/7) jabatan 45 PNS di lingkup pemkab setempat dirombak.

Rinciannya, 28 pejabat administrator (eselon III) dan 17 pejabat eselon IV. Hanya, pelantikan pejabat baru yang berlangsung di lantai enam gedung Pemkab Bojonegoro itu berlangsung tertutup.

Pelantikan pun secara mendadak. Salah satu pejabat yang terkena mutasi mengaku mendapat kabar sekitar pukul 10.00. Sehingga tidak ada persiapan sebelumnya. “Sangat mendadak,” kata salah satu pejabat tidak mau disebutkan namanya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Yayan Rahman mengatakan, total pejabat yang dimutasi sebanyak 45 PNS. Perombakan jabatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal.

“Rinciannya 28 pejabat eselon III dan eselon IV 17 PNS,” katanya via ponsel.

Dia menuturkan, mutasi eselon III atau administrator ini terjadi di beberapa instansi. Mulai dinas perdagangan, dinas pekerjaan umum sumber daya air (DPU SDA), DPU bina marga, dan beberapa bagian di lingkup pemkab. Termasuk Kabag Humas Heru Sugiharto dimutasi Camat Trucuk. Penggantinya Masirin, yang sebelumnya menjabat kabag pembangunan.

Agus Hariyana sebelumnya menjabat sekretaris dinas perdagangan menempati jabatan baru sebagai Camat Gayam.

“Ini untuk penyegaran,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah jurnalis juga kesulitas meliput kegiatan mutasi tersebut. Resepsionis dan petugas menjaga kantor pemkab melarang jurnalis meliput. “Maaf tidak diperkenankan meliput,” kata Lailatul Munawaroh, salah satu petugas resepsionis.

Melihat kondisi tersebut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro menyayangkan sikap pemkab yang kurang terbuka tentang informasi publik. Sebab, semua kegiatan menggunakan uang negara adalah informasi publik dan semua masyarakat bisa mengaksesnya. “Jika pemkab tertutup, itu sebuah kemunduran,” kata Ketua AJI Bojonegoro Amrulloh Ali Moebin.

(bj/msu/rij/yan/ai/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia