Kamis, 18 Jul 2019
radarbojonegoro
icon featured
Hukum & Kriminal

Syamsul Anggap Penetapan Tersangka Tidak Sah

06 Juli 2019, 11: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

BERJUANG: Sidang praperadilan di PN kemarin. Syamsul tak hadir. Diwakili pengacara, adik kandung, serta putranya.

BERJUANG: Sidang praperadilan di PN kemarin. Syamsul tak hadir. Diwakili pengacara, adik kandung, serta putranya. (BHAGAS DANI PURWOKO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

Share this      

BOJONEGORO - Langkah kejaksaan negeri (kejari) menetapkan Inspektur Bojonegoro (nonaktif) Syamsul Hadi sebagai tersangka akhirnya diuji. Dalam sidang praperadilan di pengadilan negeri (PN) setempat kemarin (5/7), pemohon menganggap penetapan tersangka dilakukan kejari dalam korupsi anggaran auditor internal 2015-2017, tidak sah.

Sidang praperadilan kemarin, Syamsul Hadi tidak hadir. Diwakili kuasa hukum Bayu Wibisono, Khairul Anam adik kandung Syamsul, dan Indra Lesmana, anak kandungnya. Menurut pemohon, seharusnya tersangka tidak bisa dikenai pasal pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), tapi tata usaha negara (TUN).

Bayu Wibisono mengatakan, meskipun tidak hadir dalam persidangan, kondisi kesehatan Syamsul Hadi dinyatakan baik. Dia memastikan, penetapan status tersangka dinilai tidak sah, karena pada dasarnya kliennya dianggap penyalahgunaan wewenang.

Padahal, telah diputus tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tahun lalu. “Beberapa tahun terakhir, inspektorat juga sudah dapat prestasi berupa wajar tanpa pengecualian (WTP). Lalu kenapa jadi masalah? Itu kan jadi tanda tanya besar,” tegasnya menyesalkan.

Atas materi praperadilan itu, sidang berikutnya giliran tim dari kejari menanggapinya. “Sebetulnya kami sudah siap membacakan materi jawaban permohonan. Tapi ada perubahan sedikit dalam klausul atau dalil-dalil dari pemohon. Karena itu, kita mengajukan waktu untuk menyusun kembali,” kata Aditya Okto Tohari jaksa pengacara negara (JPN) kejari setempat.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Achmad Fauzan mengatakan, kejaksaan siap membuktikan semua alat bukti saat persidangan. Apabila pihak terdakwa merasa tidak sah, pihaknya juga sudah memiliki landasan kuat terkait penetapan tersangka.

Sebab, sebanyak tujuh saksi ahli telah diperiksa, menyatakan bahwa terdakwa menyalahgunakan wewenang dalam membuat kebijakan. “Kami tidak masalah, pembuktiannya nanti di persidangan,” tegasnya.

Sementara itu, hakim tunggal sidang praperadilan PN Bojonegoro Isdaryanto mengatakan, sidang praperadilan ini memiliki batas waktu. “Praperadilan ini harus diputus sebelum tujuh hari. Jadi sidang ditunda Senin (8/7), setelah itu lanjut replik, duplik, dan putusan,” katanya.

Menurut dia, secara prosedural yang bisa mengajukan permohonan praperadilan ini bisa dilakukan terdakwa sendiri, keluarga, maupun penasehat hukum yang mendampingi tersangka.

“Jadi, tidak masalah kalau tersangka tidak hadir sendiri. Tadi diwakili oleh kuasa hukum, anak serta adik kandungnya disertai berkas surat izin menjadi kuasa insidentil,” ujar pria juga humas PN setempat.

(bj/gas/rij/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia